23.4 C
Malang
Rabu, April 10, 2024

TAG

APBD

Tiga KPU di Malang Raya Kebut Pembahasan Kebutuhan Anggaran untuk Pilkada

MALANG KOTA - Kebutuhan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Malang Raya mulai digodok. Tiga KPU di Malang Raya kini sudah menyusun anggaran yang akan dimasukkan pada APBD 2024 mendatang (selengkapnya baca grafis).

Serapan Belanja Pemkot Masih 25 Persen, Tiga Proyek Fisik Segera Digarap

MALANG KOTA - Serapan anggaran belanja daerah Pemkot Malang selama lima bulan terakhir bisa dibilang rendah. Sebab dari pagu Rp 2,8 miliar, dana belanja pemkot masih terserap Rp 697 miliar atau masih 25 persen. Sebenarnya serapan belanja daerah tersebut dapat terdongkrak.

Sepanjang 2022, Pemkot Habiskan Rp 67 M untuk Belanja Produk UMKM

MALANG KOTA - Belanja daerah Pemkot Malang ke UMKM mengalami kenaikan. Pada 2022 lalu, pemkot mampu membelanjakan anggaran sebanyak Rp 67 miliar. Berbeda jika dibanding tahun sebelumnya hanya Rp 2 miliar saja yang dibelanjakan ke pelaku usaha lokal tersebut.

2024 Tiap Desa Dapat 5 Miliar

Muhaimin Iskandar mendorong peningkatan dana desa menjadi Rp 5 miliar.

Realisasi Belanja Daerah Triwulan Pertama Minim

Proyek-proyek infrastruktur di tiga pemerintah daerah (pemda) harus lebih dipercepat. Sebab di tiga bulan terakhir, serapan belanja daerah belum optimal.

Pemkot Siapkan Rp 1,1 Triliun untuk Belanja Produk Lokal

MALANG KOTA - Alokasi anggaran belanja Pemkot Malang ke UMKM tahun ini cukup besar. Pemkot menyiapkan anggaran belanja produk lokal di angka Rp 1,1 triliun atau 40 persen dari nilai APBD 2023.

Pemkot Optimistis Mandiri Fiskal Tahun Ini

Upaya Pemkot Malang untuk tidak bergantung pada dana transfer pusat terus dilakukan. Salah satu caranya yakni dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dana Transfer dari Pusat Menurun

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah merilis Dana Transfer ke Daerah (TKD) ke provinsi, kabupaten dan kota.

Kejar Setoran LPJ Banpol Rp 8,2 Miliar

Usai menerima banpol (bantuan politik) senilai Rp 8,2 miliar, parpol pemilik kursi di DPRD Kabupaten Malang tak boleh asal-asalan. Mereka dituntut membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan uang yang bersumber dari APBD tersebut. Hingga kemarin (17/11) belum ada satu pun parpol yang menyetorkan LPJ banpol.

Mulai Cicil Anggaran Pilkada 2024

MALANG RAYA – Kebutuhan dana untuk Pilkada 2024 dan kekuatan APBD untuk membiayainya berbeda di tiap daerah. Misalnya Pemerintah Kabupaten Malang. Lantaran dana Pilkada yang dibutuhkan hampir Rp 200 miliar, mereka harus menabung penyediaan anggaran melalui dana cadangan.

Berita Terbaru

/