Swalayan di Malang Akan Dilarang Pakai Kantong Plastik

JawaPos.com – Permasalahan sampah plastik di Kota Malang belum menemukan solusi. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pengurangan penggunaan plastik.

Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menerapkan kebijakan ini pada 2018 melalui peraturan wali kota (perwali). Namun pengajuan tersebut ditolak Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

“Kami sudah mengajukan tetapi ditolak. Alasannya, kebijakan ini menyangkut kepentingan orang banyak. Menyangkut masyarat umum dan pengusaha. Jika menggunakan perwali, payung hukumnya tidak kuat. Sehingga perlu perda,” ujar Rahmat, Sabtu (12/1).

Perda tersebut merupakan revisi Perda tahun nomor 10 tahun 2010 tentang Pengolahan Sampah. Di dalamnya terdapat poin yang mengatur tentang penggunaan kantong plastik bagi swalayan atau toko modern.



Sehingga swalayan modern harus menyediakan kertas, kardus atau membuat kantong permanen bagi masyarakat yang belanja. “Tidak boleh menggunakan kantong plastik ketika melayani pembeli,” imbuh inisator Bank Sampah Malang (BSM) itu.

Untuk sementara, larangan penggunaan kantong plastik hanya untuk swalayan. Sedangkan untuk pasar tradisional akan dilakukan secara bertahap.

Rahmat menegaskan, Perda Kantong Plastik sangat diperlukan. Mengingat sampah plastik sulit diurai. Namun sejumlah swalayan mengklaim jika kantong plastik yang saat ini digunakan sudah ramah lingkungan.

“Kantong plastik yang katanya mudah terurai ternyata juga tetap butuh proses terik matahari yang tajam di lapangan terbuka untuk bisa terurai. Selain itu, belum ada legalitas yang membuktikan plastik itu mudah terurai,” tutur Rahmat.

DLH Kota Malang berharap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bisa segera diterapkan. “Penyusunan dari eksekutif sudah selesai. Mulai dari uji publik dan persyaratan lainnya sudah selesai. Kini tinggal persetujuan legislatif. Kabarnya sudah masuk ke Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah). Harapannya tahun ini bisa disahkan,” harap Rahmat.

Editor           : Sofyan Cahyono

Reporter      : Fiska Tanjung