Sutiaji Tunda Promosi 140 Pejabat

MALANG KOTA – Perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Malang yang efektif mulai berlaku 2020 itu berimbas. Sekitar enam OPD hilang dan 140 pejabat batal promosinya.

Imbas perampingan OPD terhadap ratusan pejabat itu kali pertama diungkap Wali Kota Malang Sutiaji ketika menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Jawa Pos Radar Malang-Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) beberapa waktu lalu.

”Iya, ada 140 pejabat yang mestinya promosi, tapi tidak bisa,” ujar Sutiaji ketika dikonfirmasi ulang kemarin.

Dalam FGD bertajuk ”Demokratisasi dan Strategi Anti Korupsi di Daerah Dalam Perspektif Penta-Helix: Dimensi Kultural dan Struktural” itu, Sutiaji didampingi Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto.

Alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang itu tidak merinci pejabat eselon berapa yang bakal terimbas kebijakan perampingan OPD. Tapi, informasi yang dihimpun wartawan koran ini, mayoritas eselon III dan IV.

”Tapi tidak sampai nonjob karena banyak juga yang pensiun. Kalau promosi tidak kami tunda, ya ada yang nonjob,” kata wali kota yang baru saja dinobatkan sebagai kepala daerah Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) terbaik se-Indonesia itu.

Klaim Menghemat Rp 67 Miliar

Dia memaparkan, saat ini ada 34 OPD di Pemkot Malang. Dengan perampingan tersebut, bakal menyusut menjadi 28 OPD. Dengan demikian, ada enam OPD yang hilang karena melebur.

Sutiaji mengatakan, kebijakan perampingan OPD itu bertujuan mengefektifkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Dia juga yakin, perampingan itu bisa mengefisienkan anggaran.

”Ketika dikalkulasi, perampingan tersebut mampu mengefisienkan anggaran Rp 67 miliar. Itu baru efisiensi, belum efektivitas,” kata mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Efisiensi hingga Rp 67 miliar itu berasal dari beberapa plot anggaran. Misalnya anggaran makan dan minum (mamin) berkurang karena jumlah OPD-nya menyusut. ”Anggaran untuk tunjangan jabatan juga berkurang,” kata Sutiaji.

Siap-Siap, Desember Mutasi Pejabat

Sutiaji mengatakan sudah ada nomenklatur tersendiri yang berkaitan mergerisasi atau perampingan OPD. ”Sudah ada. Perdanya ada. Tinggal 2020 jalan,” kata dia.

Termasuk struktur organisasi tenaga kerja (SOTK) sudah rampung dan siap berjalan di tahun anyar. Terkait pejabat yang bakal mengisinya, dalam waktu dekat ini akan ada mutasi pejabat. ”Mungkin Desember nanti ditentukan. Iya pasti (mutasi),” tutur Sutiaji.

Sebelumnya, hingga tahun anggaran (TA) 2019 ini, pemkot masih menggunakan SOTK berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kemudian pada Juli lalu, sidang paripurna yang diikuti eksekutif dan legislatif itu menyepakati perubahan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Di APBD 2020, keenam dinas ini sudah dijadikan satu dengan platform anggaran APBD 2020 yang baru.

Lalu, OPD apa saja yang dimerger? Di antaranya, ada  dinas perdagangan yang akan melebur menjadi bidang di dinas perindustrian serta koperasi dan usaha mikro.

Selanjutnya, dinas kebudayaan akan menyatu bersama dinas pendidikan (disdik), dinas pariwisata akan bersama dengan dinas kepemudaan dan olahraga (dispora).

Kemudian disnaker akan bergabung dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP). Dinas perumahan dan kawasan pemukiman juga akan bergabung dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), serta dinsos bersama dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB).

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang Wahyu Setianto memaparkan, pasca dimerger, besaran anggaran dari dinas perdagangan yang nantinya akan berubah menjadi salah satu bidang itu secara otomatis menyusut. Sebab, ada beberapa kegiatan yang linier dengan dinas perindustrian dan dinas koperasi UKM. ”Memang menyusut, tapi itu lebih efisien,” jelasnya.

Misalnya, besaran anggaran dinas perdagangan di 2019 mencapai Rp 32 miliar. Sedangkan dalam pembahasan rencana APBD 2020 berkurang menjadi Rp 22 miliar. Hal itu juga terjadi pada dinas perindustrian yang semula besaran anggarannya sekitar Rp 8 miliar menjadi Rp 5 miliar.

Wahyu menyampaikan, dia belum mengetahui dengan pasti nama dari dinas yang bergerak pada bidang perdagangan dan perindustrian serta koperasi itu setelah ada penggabungan. Karena sampai sekarang masih belum dilakukan pembahasan lebih jauh.

Pakar Kebijakan Publik Ungkap Plus Minus Merger OPD

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (UB) Dr M.R. Khairul Muluk SSos MSi menganalisis plus minus perampingan OPD. Dari sisi plusnya, Muluk melihat ada potensi efisiensi anggaran. Misalnya pengurangan anggaran mamin dan tunjangan jabatan.

Selain itu, kinerja ASN juga terukur. ”Tentu, keputusan ini bagus jika kinerja dan target ke depan sejalan dengan perampingan,” kata dia.

Dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB ini menambahkan, bongkar pasang OPD itu dilakukan agar anggaran tepat sasaran. ”Ya, karena berbasis kinerja. Pemkot Malang itu sudah mengarah performance government,” tambah pria yang juga ketua governance laboratory FIA UB itu.

Menurut dia, selama ini anggaran OPD kurang mengacu pada kinerja. Jadi, anggaran sering kali asal mengacu pada anggaran di tahun sebelumnya.

”Ini yang harus menjadi poin penting. Program yang dibuat harus berdasarkan kinerja organisasi. Dikerjakan organisasi. Bukan organisasi mengada-adakan kinerja. Harus praktis,” tegasnya.

Di sisi lain, Muluk juga melihat ada dampak negatifnya. Di antaranya, ASN terancam gundah karena banyak jabatan yang hilang. ”Bisa jadi ada ratusan pejabat yang bakal kebingungan,” kata dia.

Pewarta : Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan