Sutiaji Janji Tambah Kuota PPDB

MALANG KOTA – Masih ada sedikit harapan bagi siswa-siswi yang tidak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi 2019. Sebab, setelah puluhan orang tua siswa berdemonstrasi selama dua hari di gedung Balai Kota Malang, Wali Kota Malang Sutiaji mengupayakan ada penambahan jumlah kursi di setiap rombongan belajar (rombel).

Jika masing-masing SMPN di Kota Malang diasumsikan mempunyai tiga rombel, maka akan ada 6 kursi baru di setiap SMPN. Lantaran di Kota Malang ada 27 SMPN, berarti diasumsikan ada 162 kursi baru (6×27) yang siap menampung siswa tak lolos PPDB.

Tapi, rencana ini masih akan diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Jika direstui, baru bisa diterapkan di Kota Malang. Tapi jika ditolak, maka Sutiaji tidak bisa memaksakannya.

”Ini (penambahan jumlah kursi di setiap rombel) masih diupayakan ya. Tidak langsung jadi karena harus konsultasi dengan Kemendikbud. Kalau boleh, nego. Jadi, satu rombel kan maksimal 32 anak ditambah dua sehingga menjadi 34 anak,” ujar Sutiaji kemarin.

Langkah tersebut ditempuh Sutiaji karena ingin mengakomodasi siswa yang gagal masuk sekolah negeri melalui PPDB jalur zonasi. Seperti diberitakan, sejak pendaftaran PPDB jalur zonasi dibuka pada 20–22 Mei lalu terdapat 9.197 pendaftar. Mereka memperebutkan 6.565 kursi (hasil revisi dinas pendidikan) sehingga ada 2.632 pendaftar yang tidak lolos seleksi. Sebagian dari ribuan siswa yang gagal inilah yang bisa diterima, jika rencana penambahan pagu rombel disetujui Kemendikbud.



Kapan ada kepastian jawaban dari Kemendikbud? Dua hingga tiga hari ke depan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Zubaidah diutus ke Jakarta untuk melaporkan evaluasi PPDB ke Kemendikbud. Dalam kesempatan itu, Zubaidah menyampaikan usulan penambahan dua kursi di setiap rombel. Jadi, jika disetujui bisa diterapkan sebelum daftar ulang pada 27-28 Mei.

Ubah Sistem PPDB Jalur Zonasi

Selain mengupayakan penambahan kuota, Sutiaji juga mengevaluasi sistem PPDB jalur zonasi 2019 ini. Mantan anggota DPRD Kota Malang itu sudah menginstruksikan Zubaidah untuk mengubah sistem pemilihan sekolah di setiap zona.

Dalam juknis PPDB 2019/2020 ini, orang tua siswa bisa memilih tiga sekolah dalam satu zona. Dengan tiga pilihan, mereka berharap setelah gagal di pilihan pertama, masih ada peluang di pilihan kedua dan ketiga.

Peluang terjaring di pilihan kedua dan ketiga memang ada, tapi kecil. Sebab, kalah dengan pendaftar lain yang menempatkan sekolah tersebut sebagai pilihan pertama. Meski jarak domisili dengan sekolah A lebih dekat dibanding siswa lain yang menempatkan sekolah A sebagai pilihan pertama.

”Akhirnya banyak yang tidak terima dan marah saat gagal di pilihan pertama dan hendak mencabut berkas ke pilihan kedua tidak bisa karena sudah full siswa yang memilih sebagai pilihan pertama,” tutur Sutiaji.

Sehingga ke depan, Sutiaji berencana mengubah. Pendaftar hanya bisa memilih satu sekolah saja dalam satu zona. ”Jadi, orang tua tidak perlu memilih sekolah. Tapi, sistem di sekolah yang otomatis mencari sendiri siswa terdekat dengan jarak sekolah,” katanya.

Jika ada yang mengkhawatirkan kualitas guru tidak merata, Sutiaji tidak keberatan untuk merotasinya. Jadi, tidak ada perbedaan kualitas guru di sekolah pusat kota dengan sekolah pinggiran. ”Kami siap merotasi guru. Memang tujuan PPDB jalur zonasi ini untuk meratakan pendidikan,” tambahnya.

Sutiaji juga berencana mengucurkan dana Rp 49 miliar ke sekolah swasta. Pengucurannya melalui bantuan operasional sekolah daerah (bosda). ”Saya sudah minta Bu Zubaidah untuk mengumpulkan kepala SMP swasta,” katanya.

Sementara itu, rencana penambahan jumlah kursi di setiap rombel disangsikan SMP swasta. Sekretaris MKKS SMP Swasta Rudiyanto SPd menyatakan, penambahan rombel sekolah negeri pun tidak mudah. Sebab, ada Permendikbud yang sudah tegas mengatur maksimal 32 siswa di setiap rombel. ”Aturannya jelas, tetapi bisa saja berubah bila ada ketentuan tertentu,” kata pria yang juga kepala SMP Sriwedari ini.

 Kemendikbud Tegasi Permendikbud

Sementara itu, kemarin (24/5) juga digelar pertemuan di Balai Kota Malang. Hadir di antaranya anggota D DPRD dan perwakilan Maarif, Muhammadiyah, dan Malang Corruption Watch (MCW). Dalam pertemuan itu, advokasi MCW Intan Dita menyatakan sudah mendapat jawaban dari Chatarina Muliana Girsang sebagai staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan.

”Beliau menyatakan, PPDB di Kota Malang tidak bisa ditawar. Artinya, apa yang terjadi di Kota Malang sifatnya nanti adalah evaluasi,” ujar dia.

Pewarta : Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan