Surat Sakti Novanto Dianggap Ilegal, Nih Alasannya

“Saya katakan surat itu ilegal,” tegas Doli ditemui di Manhattan Hotel Jakarta, Minggu (10/12).

Doli melihat, proses dikeluarkannya surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur partai. Harusnya proses pergantian melewati kebijakan putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Dia juga berpendapat bahwa penggantian ketua DPR yang menjadi hak Partai Golkar adalah kewenangan DPP melalui rapat pleno terlebih dahulu. Bukan dari perintah Setya Novanto yang sekarang sedang terjerat kasus korupsi.

“Rapat pleno (DPP) itu yang akan membahas perlu atau tidaknya diganti (ketua DPR), kalo diganti siapa penggantinya kemudian dipilih,” lanjut Doli.



Setelah rapat pleno dilakukan, maka DPP akan menerbitkan surat resmi yang akan ditujukan kepada DPR untuk ditindak lanjuti sampai Paripurna. Oleh karena itu, Doli berharap DPR RI memberikan ketegasan dalam menyikapi surat tersebut.

Dia menegaskan, DPR harus menolak surat sakti tersebut. “Kalau tidak ada surat resmi patut ditolak,” pungkas Doli.


(ce1/sat/JPC)