Sunat Honor Perawat Rugikan Rp 1,1 M?

KEPANJEN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang terus melanjutkan penyelidikan kasus penyunatan honor perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Kabupaten Malang. Hasil dari pemeriksaan sejumlah pihak masih dikaji mereka. Meski enggan membeberkan progresnya, sejumlah dugaan mulai mencuat. Salah satunya berkaitan dengan nilai korupsi kasus tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Heri Pranoto SH MH menyatakan bila dugaan praktik penyunatan honor perawat ponkesdes itu dilakukan selama periode 2015. Modusnya, honor perawat yang harusnya senilai Rp 1 juta per bulan dipotong Rp 250 ribu. Alhasil, tiap perawat hanya mengantongi uang Rp 750 ribu per bulannya.

Berdasarkan pendalaman koran ini di kejari, total ada 390 ponkesdes di Kabupaten Malang. Diduga, penyunatan honor perawat itu dilakukan secara masif. Hampir di semua ponkesdes. Petunjuknya bisa dilihat dari banyaknya pihak yang diperiksa kejari. ”Kalau dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, ada dua orang yang sudah kami panggil,” terang Heri.

Petugas puskesmas tak luput dari pemeriksaan. Total, ada 31 kepala puskesmas dan 27 bendahara puskesmas yang telah dimintai keterangan. Sangkut paut mereka memang penting didalami. Karena sesuai ketentuannya, pembinaan ponkesdes menjadi tanggung jawab dari puskesmas.

Bila diasumsikan, tiap ponkesdes hanya memiliki satu perawat, dihasilkan angka kerugian senilai Rp 250 ribu dari satu tempat saja. Dikalikan 390 jumlah ponkesdes di Kabupaten Malang, didapatlah angka kerugian Rp 97,5 juta per bulannya. Berikutnya, bila dikalikan selama 12 bulan, muncullah angka kerugian senilai Rp 1,17 miliar. Dikonfirmasi terkait perkiraan angka kerugian tersebut, Heri belum mau berkomentar banyak.

”Kami belum bisa pastikan, karena harus mencocokkan bukti-bukti yang ada, kasih waktu untuk melidik,” terang dia. Perkiraan angka kerugian tersebut masih berpotensi lebih tinggi lagi. Karena dari penuturan Camat Turen Mumuk Hadi Martono, diketahui bila tiap ponkesdes tidak selalu berisi satu perawat saja. ”Ada yang satu (perawat), ada yang dua (perawat),” kata dia.

Di Kecamatan Turen sendiri, total ada 17 desa. Setiap desa rata-rata memiliki ponkesdes. Terpisah, Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang dr Ratih Maharani tetap enggan berkomentar banyak terkait mencuatnya dugaan kasus penyunatan honor perawat tersebut.

Disinggung terkait adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pegawainya, dia pun melontarkan kalimat diplomatis. ”Saya belum bisa konfirmasi, tak pastikan dulu (kebenarannya),” kata dia. Dari informasi yang dihimpun koran ini, rangkaian pemeriksaan terhadap jajaran dinkes dan puskesmas di Kabupaten Malang sudah digeber kejari sejak 31 Oktober lalu.

Pewarta: Miftahul Huda
Copy Editor: Amalia
Penyunting: Bayu Mulya