Suap Uang Pokir, Mantan Sekkota vs Ketua DPRD Saling Serang

MALANG KOTA – Para pejabat yang tersangkut kasus suap pembahasan APBD-P 2015 Kota Malang saling serang. Dalam persidangan kemarin (10/4), mantan Sekkota Malang Cipto Wiyono yang dihadirkan sebagai saksi ”menyerang” mantan ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono.

Menurut Cipto, Arief sempat meminta tambahan uang Rp 200 juta. Itu di luar Rp 700 juta yang telah disepakati. Keterangan ini disampaikan Cipto di hadapan majelis hakim yang diketuai H.R. Unggul dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Arief di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin.

Selain Cipto, dua saksi lain yang dihadirkan adalah mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono dan Kepala Bidang Pemukiman Dinas PUPPB Teddy Sumarna. Sedangkan Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton yang seharusnya menjadi saksi batal hadir karena mendadak sakitnya kambuh.

Cipto menceritakan, pemberian uang suap yang belakangan disebut uang pokok pikiran (pokir) itu bermula dari pertemuan di ruang kerja Arief. Selain Cipto, hadir juga Anton, Wakil Wali Kota (nonaktif) Sutiaji, dan beberapa anggota dewan lain. Di antaranya, Suprapto, Ya’qud Ananda Gudban, Rahayu Sugiarti, dan beberapa orang lainnya yang tidak dia ingat. Para anggota dewan ini kemudian meminta eksekutif menyiapkan uang pokir agar pembahasan rancangan APBD-P 2015 Kota Malang berjalan lancar.

”Pak Wali (Moch. Anton) berbicara kepada saya agar uang pokir dari PU (DPUPPB). Saya lalu bicara sama Jarot di luar ruangan setelah pertemuan selesai,” kata Cipto.

Pertemuan itu juga menyepakati uang yang diberikan eksekutif kepada legislatif Rp 700 juta. Belakangan Arief meminta tambahan Rp 200 juta. Cipto kemudian memerintahkan Jarot mencarikan uang, dan Jarot kembali memerintahkan Teddy mencari uang. Selang sepekan kemudian, uang Rp 900 juta berhasil didapatkan Teddy dari para rekanan dinas PUPPB.

Uang itu dibagi dua. Masing-masing dibungkus kertas koran, lalu dimasukkan ke dalam tas kresek hitam. Dana Rp 700 juta diberikan kepada Arief di rumah dinasnya dan Rp 200 juta diberikan kepada Cipto di rumah dinasnya. Sementara Teddy menyatakan bahwa yang menyuruhnya membagi dua adalah Cipto. Namun, keterangan ini dibantah Cipto.

Sementara itu, Jarot yang dihadirkan sebagai saksi terpisah, dalam kesaksiannya mengungkapkan pernah diajak Cipto berbicara terkait pembagian uang suap Rp 900 juta.

”Kepada saya, Cipto pesan kalau Arief tanya, bilang uang Rp 700 juta itu setelah dipotong PPh dan PPN,” ungkapnya.

Jarot yang mengetahui bahwa uang Rp 200 juta sebenarnya dibawa Cipto, dia merasa kesal. Menurut Jarot, mantan atasannya itu tidak jujur. Terlebih Cipto pernah mengancam akan memutasi anak buahnya, Teddy karena dianggap tidak bisa kerja yang diartikan Jarot tidak pernah setor uang.

”Aslinya uang itu untuk Cipto sendiri. Itu siasatnya dia (Cipto) saja. Mungkin karena Arief dianggap tidak tahu. Setelah terima uang langsung pulang kampung dia ke Trenggalek,” katanya.

Cipto sempat gelagapan saat ditanya tim kuasa hukum terdakwa dan hakim Unggul terkait uang Rp 200 juta. Dia kukuh uang itu untuk Arief. Menurut dia, permintaan tambahan uang suap itu karena anggota dewan minta setiap orang dari 45 anggota Rp 18 juta.

Kuasa hukum Arief, Andy Firasadi, menilai keterangan Cipto tidak logis. ”Dulu di berita acara pemeriksaan (BAP) ngomong Rp 225 juta, sekarang Rp 200 juta. Kalau per anggota Rp 18 juta jatuhnya kan Rp 810 juta. Nah, yang Rp 90 juta ke mana? Yang dikatakan Teddy dan Jarot benar, yang Rp 200 juta ke sekda (Cipto) dan Rp 700 juta ke Arief,” terangnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhammad Takdir Suhan menegaskan, meski keterangan para saksi berbeda, itu tetap akan menjadi alat bukti persidangan. Keterangan ini akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan maupun putusan hakim.

”Saksi sudah disumpah. Tadi (kemarin) ada yang beda, nanti akan menjadi pertimbangan kami dalam menganalisis tuntutan,” ucapnya.

Terpisah, Direktur PT Video Tekno Indonesia dan Komisaris PT Enfys Nusantara Karya, Hendrawan Maruszaman menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya. JPU KPK Arief Suhermanto menyatakan, terdakwa sebagai rekanan telah memberikan uang suap yang disebut ”uang ketok palu” kepada Arief terkait proyek Jembatan Kedungkandang.

Uang suap senilai Rp 250 juta diberikan agar DPRD Kota Malang turut membantu supaya proyek itu dapat dianggarkan dalam APBD Kota Malang 2015. Namun, kuasa hukum Hendrawan, Banding Ariani Djemat, menyatakan, tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Pewarta: Lugas
Penyunting: Mahmudan
Copy editor: Dwi Lindawati
Foto: Lugas