Stop Main-Main dengan Dana Desa

KEPANJEN – Terseretnya beberapa oknum pemerintah desa (pemdes) ke ranah hukum membuat Pemkab Malang lebih waswas. Imbauan agar laporan pertanggungjawaban dana desa (DD) disusun lebih detail pun mereka sampaikan. Tema itu kembali diingatkan karena beberapa pemdes yang terseret masalah hukum kerap bermasalah dengan kelengkapan administrasi. ”Perlu diingat bahwa antara laporan dan pertanggungjawaban itu berbeda,” ujar Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti.

Dia lantas menjelaskan jika mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban itu sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. ”Tidak ada yang sulit selama pemdes menjalankan sesuai  ketentuan dalam undang-undang, yang ada nggak gelem atau malas,” tambah dia. Mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang itu lantas menyebut beberapa desa yang pernah bermasalah dengan hukum.

Seperti Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Desa Klepu serta Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Agar kasus serupa tak terulang, 20 Agustus mendatang, rencananya Bupati Malang Dr H. Rendra Kresna bakal menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan kejaksaan dan Polres Malang terkait pengaduan masyarakat. ”Di dalamnya kompleks, tidak hanya soal pengawasan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD). Tapi, mencakup seluruh masalah yang berkaitan dengan perkara dan pengaduan,” beber dia.

 

 



Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Rubianto