Stop Gunakan Anak Untuk Kegiatan Berpolitik

Susanto

Terutama yang sedang menyuarakan gerakan #Ganti Presiden atau #Mempertahankan Presiden. Keduanya aksi memang diperbolehkan, namun KPAI mengharapkan tidak melibatkan anak-anak.

“Saya tegaskan hindari menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik,” ujar Ketua KPAI, Susanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/4).

Susanto pun menyayangkan pelibatan anak dalam kegiatan masyarakat yang mengandung unsur kegiatan politik yaitu #DiaSibukKerja. Serta adanya intimidasi oleh sekelompok orang yang menyuarakan #GantiPresiden2019, yang menyebabkan anak mengalami ketakutan.

“Ada yang sampai menangis pada car free day Jakarta hari Minggu kemaren. Anak-anak wajib dilindungi dari penyalahgunaan politik sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” tegasnya.


Anak yang belum memiliki hak politik, lanjut Susanto, dan dilibatkan dalam kegiatan politik sebuah perlakuan yang salah. Pasalnya, anak ditempatkan pada situasi rawan kekerasan dan konflik, serta berpotensi terganggu tumbuh kembangnya.

Menurutnya, penyalahgunaan anak dan intimidasi terhadap anak dalam kegiatan politik akan mempengaruhi psikologis anak dan termasuk tumbuh kembang anak.

“Saya meminta semua pihak menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam kegiatan politik. Hentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik,” ucapnya lagi.

Pada dasarnya, Susanto melihat fungsi Car Free Day tidak sesuai lagi dengan fungsi semestinya. Seharusnya digunakan untuk mengurangi emisi karbon kota ini malah diperuntukan dalam kegiatan politik.

“Tolong fungsi Car Free Day dikembalikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang CFD,” tukasnya.

Dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 yang mencakup 171 daerah KPAI menemukan penyalahgunaan pelibatan anak dalam politik. Seperti, dukungan pasangan calon, intimidasi kepada anak, menyuruh anak menggunakan atribut tertentu, dan membawa anak ke ruang kampanye.

“Besar harapan KPAI, KPU dan BAWASLU menindak tegas siapa saja yang melibatkan anak dalam penyelenggaraan kampanye. Sehingga, pesta demokrasi 5 tahunan bisa terjaga secara baik,” pungkasnya.


(rgm/JPC)