Sri Mulyani Beri Penjelasan Agar Masyarakat Tak Histeris Soal Utang

Sri Mulyani Beri Penjelasan Agar Masyarakat Tak Histeris Soal Utang

Namun, kekhawatiran masyarakat terus berkembang. Apalagi informasi yang tidak berimbang kerap berseliweran di media sosial.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kembali angkat bicara memberikan penjelasan. Dia mengatakan, semua kritik dan masukan dari politisi dan ekonom sangat berguna bagi pemerintah untuk terus waspada agar tidak terjadi krisis utang.

“Namun, kita perlu mendudukkan masalah  agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis kepada RADAR MALANG ONLINE, Sabtu (24/3).

Menurutnya, penjelasan ini penting diberikan agar histeria yang berkembang tidak membuat masyarakat menjadi tidak produktif. “Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia menambahkan, tentu saja upaya politik destruktif seperti itu sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun.



Sri Mulyani kemudian menjelaskan, utang bukanlah satu-satunya instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. Ada komponen lain yang juga harus menjadi perhatian, salah satunya aset negara.

Ya, utang bertambah. Namun, nilai kekayaan negara pun naik. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nilai aset negara 2016 mencapai Rp 5.456,88 triliun.

Nilai itupun belum ditambah hasil kebijakan revaluasi aset. Pada 2017 saja, kebijakan revaluasi aset menghasilkan tambahan nilai aset sebesar Rp 1.867 triliun. Angka ini kemungkinan masih akan bertambah, sebab audit BPK tahun 2017 belum rampung.

“Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian, bagi mereka yang hanya membandingkan nominal utang dengan belanja modal, Sri Mulyani menyebut orang-orang itu kurang memahami dua hal.

Pertama, belanja modal tidak hanya dari Kementerian/Lembaga pemerintah pusat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, dana transfer ke daerah naik dari Rp 573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 766,2 triliun pada 2018. Sebesar 25 persen diantaranya diperuntukkan belanja modal.

Kedua, dalam hal belanja infrastruktur, kategorinya dibagi menjadi dua yakni belanja modal dan belanja barang. Belanja barang ini pun diperlukan bagi institusi dan perencanaan proyek infrastruktur itu sendiri.

“Oleh karena itu, pernyataan bahwa tambahan utang sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya adalah kesimpulan yang salah,” tegas Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia menambahkan, kendati utang bertambah, namun pemerintah berhasil menjaga defisit keseimbangan primer. Buktinya, defisit keseimbangan primer turun dari Rp 142,5 triliun pada 2015 menjadi Rp 125,6 triliun pada 2016, dan turun lagi menjadi Rp 121,5 triliun di 2017.

Penurunan defisit keseimbangan primer di tengah belanja yang ekspansif ini menunjukkan pemerintah dapat mengelola keuangan dengan sangat hati-hati. Maka tak heran, lima lembaga pemeringkat global pun memberikan peringkat investasi (investment grade) kepada Idonesia, yaitu S&P, Moodys, Fitch, JCR, serta R&I.


(hap/JPC)