Sri Mulyani Berharap LH Fund Dapat Mendorong Investasi Hijau

JawaPos.com – Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau LH Fund. Berdasarkan PMK No 137/PMK.01/2019, Badan Layanan Umum (BLU) ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta BPDLH merealisasikan investasi hijau (green investment). Menurut Ani, sapaannya, green investment dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil.

“Ini menjaga monentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus keinginan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita,” ungkap Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10).

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan dana BPDLH dari APBN dan non-APBN fleksibel mendukung green investment. Sehingga komitmen terhadap pengurangan efek gas rumah kaca, perubahan iklim dan lingkungan tidak berkurang karena kepentingan ekonomi.



“Ini merupakan tantangan bersama, kementerian lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat serta NGO,” kata Sri Mulyani.

Dalam APBN, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi prioritas pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya anggaran untuk program yang berkaitan dengan lingkungan di kementerian dan lembaga.

Pada 2016, anggaran kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan lingkungan mencapai Rp 72,4 triliun. Kemudian naik menjadi Rp 95,6 triliun pada 2017, serta Rp 109,7 triliun pada 2018.

“Ini adalah anggaran yang memiliki relasi dengan program iklim serta lingkungan di dalam APBN kita. Jumlahnya terus naik,” pungkas Sri Mulyani.

Indonesia membutuhkan dana besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dan menjadi 41 persen manakala mendapat dukungan dan kerja sama dari komunitas internasional. Dana tersebut juga diperuntukkan menjaga keanekaragaman hayati dan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut dana yang dibutuhkan untuk adaptasi target itu mencapai Rp 840 triliun selama 2016-2020. Sementara untuk mitigasi sebesar Rp 270 triliun atau USD 17 miliar.

“Oleh karenanya dibutuhkan berbagai inovasi pendanaan di tengah anggaran yang terbatas. Salah satunya membentuk BPDLH atau LH Fund,” kata dia.