SPSI Kota Batu Anggap Kenaikan UMK Terlalu Kecil

KOTA BATU – Upah minimum Kota (UMK) Batu yang dinaikkan sekitar 0,83 persen untuk tahun 2019 mendatang dinilai tidak logis bagi para pekerja. Lantaran, dari UMK di tahun 2018 sebesar Rp 2.384.168 kenaikan itu hanya mencapai Rp 2.575.615,61 di 2019 mendatang.

Harapan tersebut, tidak sesuai dengan keinginan para pekerja yang meyakini UMK tahun depan mencapai Rp 2,6 juta atau naik sebesar 10 persen.

Ketua DPC serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI), Purtomo menyatakan, jika pihaknya akan tetap kukuh pada peningkatan UMK sebsar 10 persen.

“Mereka berdalih kenaikan itu sesuai hitungan rumus, lapangannya gimana? Tidak tahu mereka. Ini kan tidak logis, penghitungannya seperti apa. Saya wakil dari pekerja, yang menjembatani menyuarakan dinas tenaga kerja. Ini hanya selisih Rp 25 ribu, kok tidak dibulatkan saja dari Rp 2,575 juta menjadi Rp 2,6 juta,” ujarnya, di sela – sela pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan Kota Batu, Kamis (1/11).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika tidak semua pelaku usaha di Kota Batu membayar pekerjanya sesuai UMK. Dari yang diketahuinya, hanya berkisar 25 persen perusahaan yang membayar sesuai ketentuan. “Ini juga sebenarnya tidak semua perusahaan membayar sesuai UMK, namun pemerintah diam saja. Padahal ranahnya pidana,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Penaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu Sapto Nora Adi mengatakan, kenaikan persentase UMK 2019 sebesar 8,03 persen di Kota Batu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Pihaknya juga telah mempertimbangkan UMK tahun berjalan, dan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Kita juga sudah melakukan survei untuk KHL sebanyak 3 kali. Dari perhitungan survei selama satu tahun ini ditetapkan kenaikan 8,03 persen tersebut. Ini sudah sesuai aturan, nantinya kami meminta persetujuan Wali Kota Dewanti Rumpoko sebelum kita kirim ke Gubernur Jawa Timur,” pungkasnya.

Pewarta: Arifina
Penyunting: Kholid Amrullah
Foto: Arifina