Sofyan Basir Diminta Penuhi Panggilan KPK sebagai Kewajiban Hukum

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN Sofyan Basir untuk memenuhi panggilan penyidik. Panggilan itu terkait dengan statusntya sebagai tersangka dalam kasus PLTU Riau-1.

“Kami ingatkan agar yang bersangkutan memenuhi panggilan ini sebagai kewajiban hukum,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (26/5).

Sofyan sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah pada Jumat (24/5). Sofyan meminta kepada penyidik untuk penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka.

Menurut Febri, surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Sofyan telah dilayangkan kembali oleh penyidik. Rencananya pemeriksaan ulang terhadap mantan Dirut BRI itu berlangsung pekan depan.

Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)



“Surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan SFB (Sofyan Basir) sebagai tersangka telah dikirim ke alamat SFB kemarin. Jadwal ulang minggu depan,” ucap Febri.

KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Rai Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.

Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.