Soal PNS Zakat 2,5 Persen, DPR Desak Pemerintah Perhatikan Ini

Soal PNS Zakat 2,5 Persen, DPR Desak Pemerintah Perhatikan Ini

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi Golkar, Noor Achmad mengatakan, secara pribadi, dirinya sebenarnya juga menyetujui dengan wacana tersebut.

Kendati demikian, lanjut Achmad, pihaknya juga menuntut regulasi tersebut harus dipastikan tidak ada gejolak di internal ASN. Sebaliknya, regulasi itu pun harus ditujukan kepada ASN yang gajinya telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

“Hitungan nishabnya harus jelas menggunakan analogi nishab emas yaitu setara dengan 85 gram setahun atau analogi dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen,” kata Achmad kepada wartawan, Rabu (7/2).

Selain itu, Achmad menegaskan, pemerintah juga harus memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara transparan. Sehingga dana tersebut dapat benar-benar diterima untuk penanganan fakir miskin.

“Perpres tersebut perlu mengatur siapa saja yang ditugasi untuk menyalurkan zakat tersebut, bisa BAZNAS, Kemenag ataupun orang orang netral dari ormas Islam. Ini penting, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok apalagi politik, haram hukumnya,” tegasnya.



Selain kedua tuntutan itu, kata Achmad, regulasi itu pun harus mengatur mengenai pengawas kinerja badan terutama pada penyaluran zakatnya. Serta, juga harus memberi ruang kepada ASN yang keberatan atas kebijakan ini.

“Mereka yang selama ini telah menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahiq juga harus diberikan ruang,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Achmad, untuk menjelaskan polemik ini, pihaknya akan menyurati Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. Sehingga diharapkanya permasalahan ini akan jelas.

“Mungkin minggu depan, karena sekarang kegiatan komisi penuh, mudah-mudahan sebelum penutupan masa sidang,” pungkasnya.


(aim/JPC)