Soal Perubahan Nomenklatur, Para Menteri Serahkan Nasib ke Jokowi

JawaPos.com – Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2019 yang rencananya akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar sejumlah wacana. Salah satunya yaitu soal perubahan nomenklatur.

Dikabarkan, sebagian direktorat dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) akan dilebur menjadi K/L tersendiri atau bergabung dengan K/L lain. Misalnya, wacana pembentukan Kementerian Investasi dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Saat ditanya mengenai hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa berkomentar banyak. Tak mau memberikan sinyal, Luhut menyebut urusan nomenklatur merupakan hak Presiden Jokowi.

“Tanya kepada Presiden lah, soal kementerian bukan tugas saya. Presiden yang punya kewenangan itu,” ujarnya belum lama ini.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Beredar kabar, sebagian direktorat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dilebur menjadi Kementerian Investasi.

Kabar lain menyebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) di Kemendag akan dimasukkan ke Kemenlu. “Terserah Presiden, saya kan menteri,” jawab Enggar singkat saat ditanya wartawan, Senin (14/10).

Sebagaimana diketahui, isu perubahan nomenklatur itu mengemuka, menyusul kurang puasnya Jokowi atas kinerja perdagangan dan investasi. Menurut Enggar, Kemendag telah berupaya maksimal dalam menjalankan tupoksinya.

Enggar menyebut, pihaknya terus menggenjot kinerja Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri. “Sudah sangat bagus. Tetapi terus kami lakukan perbaikan,” katanya.

Sampai saat ini, Indonesia memiliki 22 Atase Perdagangan. Mereka tersebar di Thailand, Filipina, Tiongkok, Rusia, Jerman, India, Belgia, Kanada, dan Mesir.

Selain itu ada pula di Perancis, Arab Saudi, Australia, Belanda, Italia, Korea Selatan, Swiss, Malaysia, Singapura, Inggris, Jepang, Spanyol dan Amerika Serikat.

Sedangkan ITPC ada di 19 kota di dunia. Antara lain di Barcelona, Los Angeles, Busan, Lyon, Budapest, Mexico City, Chennai, Milan, Osaka, dan Chicago. Kemudian di Dubai, Santiago, Hamburg, Sao Paulo, Jeddah, Sydney, Johannesburg, Vancouver dan Lagos.

Sementara itu, Kemenlu menolak berkomentar. Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah tak bisa memberikan banyak informasi mengenai wacana pembentukan Kementerian Investasi maupun masuknya Ditjen Daglu Kemendag ke Kemenlu.

“Sejauh ini belum ada yang bisa dikomentari,” katanya.

PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)

Lebih Terkoordinasi

Kabar lain menyebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan kembali digabung dengan Kemendag. Dua kementerian ini pernah menjadi satu kemudian dipisah pada 2004 oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, penggabungan Kemenperin dan Kemendag akan lebih banyak memberikan dampak positif. Jika dua kementerian itu digabung, maka koordinasi akan lebih mudah.

“Apa yang nantinya menjadi prioritas, insentif untuk industri terjamin mempunyai pasar. Dan itu memenuhi indikator kinerja perdagangan,” kata Enny kepada Jawapos.com.

Enny juga mendukung adanya satu kementerian yang mengurusi investasi. Sebab, sejauh ini peran BKPM yang notabene bukan lembaga struktural memang belum terlalu efektif, utamanya untuk menyinergikan badan-badan yang ada di daerah atau BKPMD.

“Sehingga fungsinya (kementerian baru) itu mengintegrasikan investasi pusat dan daerah. Karena investasi itu larinya ke daerah, kewenangan daerah. Sehingga perlu garis koordinasi,” pungkasnya.