Soal Pasal Penghinaan Parlemen, Bamsoet Persilahkan Gugat ke MK

Soal Pasal Penghinaan Parlemen, Bamsoet Persilahkan Gugat ke MK

Regulasi yang menuai pertentangan cukup keras adalah pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Pasal itu membuat kewenangan lebih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini pihaknya menganggap wajar bila regulasi itu memang harus diberlakukan di Indonesia.

Sebab, kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, di beberapa negara lain, regulasi ini pun juga diberlakukan. Karena, peraturan itu demi menjaga marwah parlemen bangsa Indonesia.

“Beberapa negara ada pasal sejenis yakni untuk menjaga kewibawaan lembaga negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament),” kata Bamsoet kepada RADAR MALANG ONLINE, Selasa (13/2).

Selain itu, Bamsoet mengungkapkan, saat ini pengesahan UU MD3 di lembaga legislator telah melalui mekanisme yang sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Apalagi, sebelum disahkan juga telah melalui pembahasan bersama dengan pemerintah.



“Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi,” pungkasnya.

Sebagai Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2) lalu.

Pengesahan itu juga sekaligus mengukuhkan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Kondisi ini lantas menuai pertentangan lantara parlemen dinilai menjadi lembaga yang anti kritik.


(aim/JPC)