Soal Aturan IMEI Smartphone, Kemenkominfo Minta Waktu 6 Bulan Lagi

JawaPos.com – Aturan soal pemblokiran smartphone ilegal atau black market (BM) menggunakan Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) sedang digodok oleh tiga kementerian terkait yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Terkait realisasi dari aturan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo meminta waktu enam bulan lagi untuk memberlakukannya.

Menkominfo Rudiantara menilai rencana keluarnya permen tiga menteri itu diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional. “Beberapa negara juga telah menerapkan soal validasi IMEI ponsel. Negara sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak, selain konsumen juga terlindungi,” ujar Rudiantara dalam acara diskusi soal aturan pemblokiran smartphone dengan IMEI di Jakarta, Jumat (2/8).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail menjelaskan, dalam pengendalian realisasi aturan IMEI, pemerintah membaginya dalam tiga timeframe. Pertama, fase inisiasi, kedua fase persiapan, dan ketiga fase operasional.

“Fase pertama dan kedua ini diharapkan bisa terealisasi pada Agustus 2019. Sementara fase ketiga atau disebut fase operasional merupakan fase eksekusi. Fase ini diharapkan terealisasi sekitar Februari 2020 melihat timeframe-nya. Kami harapkan demikian,” ujar Ismail.



Dalam fase pertama atau fase inisiasi ditandai dengan penandatanganan 3 peraturan menteri yakni Kemenkominfo, Kemenperin, dan Kemendag. Kedua, fase persiapan. Dalam fase ini pemerintah menyiapkan SIBINA (Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional), menyiapkan Database IMEI, pelaksanaan tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, penyiapan SDM, SOP Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendag, dan operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen.

Fase ketiga yang disebut fase operasional merupakan fase eksekusi 3 daftar oleh operator, pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat, penyediaan layanan lost dan stolen, dan sosialisasi lanjutan.

Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi 3 kementerian. Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA, menyiapkan SOP Tata Kelola SIBINA, SOP Device Verification System, SOP Device Registration System (Stok Pedagang dan Handcarry disiapkan Bersama Kemendag), SOP Lost and Stolen (disiapkan bersama Kemenkominfo).

Sementara itu, untuk Kemenkominfo sendiri memiliki tugas seperti meminta operator menyediakan SOP layanan lost and stolen, meminta operator mengirimkan data dump sebelum pelaksanaan pengendalian IMEI, dan meminta operator menyiapkan sistem penghubung antara SIBINA dan Equipment Identity Registration (EIR), dan terakhir meminta operator mengeksekusi daftar yang dihasilkan SIBINA.

Sedangkan tugas Kemendag adalah membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA dan menyiapkan sistem penghubung untuk Device Registration System. Enam bulan pertama untuk stok pedagang, selanjutnya selama masa operasional untuk pendaftaran handcarry dan layanan VIP untuk turis mancanegara dan atau pekerja asing seperti diplomat yang bertugas di tanah air.

Ponsel BM Rugikan Negara
Populasi Indonesia luar biasa mencapai 264 juta penduduk, sekitar 150 juta penduduknya sudah menggunakan ponsel. Menurut data APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia) dari total sebanyak itu, setiap tahunnya ada 45 juta ponsel pintar (smartphone) baru. Persoalannya dari total ponsel baru jenis smartphone itu, sekitar 20 persen sampai 30 persen merupakan ponsel BM.

Artinya bila harga per unit sebuah smartphone dengan kisaran harga Rp 2,2 juta, nilai ponsel baru yang beredar mencapai Rp 22,5 triliun. Dari nilai itu, ponsel BM tidak membayar pajak sehingga potensi kerugian negara dari hilangnya pendapatan 10 persen PPN dan 2,5 persen PPh adalah sekitar Rp 2,8 triliun setahun.

Dalam acara tersebut, Kasi 2 Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang hadir menggantikan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebut bahwa jika aturan tersebut diterapkan akan sangat membantu kerja Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai. “Jika ini diterapkan, saya tidak bisa bayangkan berapa ponsel BM yang bisa dikendalikan dan efeknya untuk keuangan negara,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan, kerja Bea dan Cukai saja saat ini tidak cukup untuk menghalau peredaran ponsel BM. “Kami memiliki keterbatasan, kapal yang sedikit, bahan bakar yang mahal tapi perairannya luas. Peredaran ponsel BM sering menggunakan kapal-kapal nelayan ke pelabuhan-pelabuhan tikus. Itu sangat sulit menyisirnya,” tukasnya.