Setahun Imigrasi Malang Tindak 74 Imigran

MALANG KOTA – Selama 2019, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang telah melakukan tindakan administratif bagi warga negara asing (WNA) sebanyak 74 kali penindakan. Dari jumlah sebanyak itu, jenis tindakannya mulai dari denda hingga deportasi. Data ini terhitung hingga per 1 Desember 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang Novianto Sulastono dalam acara diskusi bertajuk ”Membangun Sinergisitas Kehumasan Antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan Media dan Instansi Terkait Dalam Upaya untuk Peningkatan Publikasi Citra Positif Imigrasi”.

Dalam acara yang digelar di Ubud Cottages Malang ini banyak informasi yang diperoleh. Mulai dari paparan capaian prestasi hingga persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh Imigrasi Malang.

Dalam diskusi yang digelar kemarin (5/12) itu, selain dihadiri Novianto Sulastono, juga dihadiri oleh analis Keimigrasian Ahli Madya Kanwil Imigrasi Jatim Fredy Fermantoko, Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad, serta 59 undangan perwakilan media, dan beberapa instansi terkait.

Dalam acara tersebut, Novianto juga mengatakan bahwa pada 2019 ini jumlah penindakan mengalami penurunan, di mana tahun 2018 lalu jumlah WNA yang dideportasi berjumlah 144 orang. Jika dirinci, 74 penindakan tersebut terdiri dari 10 WNA Timor Leste, 10 WNA Malaysia, 8 WNA China, 6 WNA Amerika Serikat, 5 WNA India, serta 35 WNA dari 19 negara lain.

Atas pelanggaran itu, WNA dikenakan sanksi deportasi dan denda. Untuk yang dideportasi ada 20 orang, sementara yang didenda 54 orang. ”Bahkan, ada 1 WNA dari India yang juga mendapat sanksi projustisia (jalur hukum),” terang Novianto. Tindakan projutisia adalah pelimpahan kasus penyidikannya ke pihak kepolisian karena kasusnya sudah masuk ranah pidana.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya untuk mengurangi pelanggaran izin tinggal untuk WNA. Mulai dari penindakan bagi WNA yang melanggar perizinan tinggal hingga sosialisasi upaya-upaya pencegahan lain.

Seperti melakukan pameran keimigrasian, sosialisasi ke perguruan tinggi yang ada mahasiswa asingnya, hingga menggelar talk show di beberapa media. ”Kami bahkan bekerja sama dengan kampus-kampus agar mahasiswa asing diingatkan ketika waktu perpanjangan izin tinggalnya akan habis,” terangnya.

Di samping itu, Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang Donny Prasetyo Utomo mengatakan bahwa mayoritas dari mahasiswa yang terkena kasus deportasi adalah  terkait masalah overstayed. Overstayed adalah orang asing yang berada di Indonesia melampaui waktu dari izin keimigrasian yang diberikan.

Donny menambahkan bahwa sebenarnya sebelum sanksi deportasi, terdapat masa 60 hari terhitung dari tempo kedaluwarsa yang telah ditentukan. Di mana pada masa 60 hari tersebut WNA yang overstayed akan dikenakan denda Rp 1 juta per hari. ”Kalau di Malang, kebanyakan mahasiwa asingnya yang bandel, terutama dari Timor Leste,” terangnya.

Sementara itu, dalam diskusi tersebut dikupas peran media sosial dalam membangun citra positif suatu instansi.Satu dari tiga pemateri, yakni Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad mengatakan, membangun citra positif instansi sungguh sulit. Apalagi sekarang dihadapkan dengan gencarnya pengaruh medsos.

Padahal, saat ini medsos masih sering dipertanyakan apakah termasuk dalam kajian media massa atau bukan. ”Kalau melihat peran dan fungsi media, apakah medsos memiliki fungsi filter dalam pemberitaan seperti media massa?” tanya Kum– sapaan akrabnya– kepada peserta. Dengan kompak peserta menjawab ”belum”. Bahkan, menurut dia, citra instansi sudah telanjur buruk di medsos.

Dia menjelaskan bahwa cara menanggulanginya adalah dengan meminta maaf pada masyarakat apabila memang telah melakukan kesalahan. Namun, jika memang instansi tidak melakukan kesalahan dan pemberitaannya tidak benar, maka instansi tak perlu meresponsnya.

”Buktikan saja dengan kinerja yang baik,” katanya. Karena semakin lama orang semakin sadar dengan medsos bahwa mengklarifikasi di medsos adalah perbuatan percuma. Karena itu, sebaiknya dibuktikan dengan menunjukkan kinerja yang baik,” ujarnya di depan forum.

Terpisah, analis Keimigrasian Ahli Madya Fredy Fermantoko dalam forum tersebut juga mengatakan bahwa akan sulit untuk mengembalikan citra yang sudah telanjur buruk. Sehingga perlu diciptakan suatu manajemen sinergi.

Yakni, dengan membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback pada masyarakat yang cepat, hingga kreativitas dari pelayanan kepada masyarakat. ”Sinergi ini penting dilakukan karena Kantor Imigrasi ingin dikenal melalui layanannya yang baik,” pungkasnya.

Pewarta : Errica
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mardi Sampurno