Setahun, Endus 1.184 Cyber Crime

KEPANJEN – Sudah waktunya untuk lebih bijak dan berhati-hati saat menggunakan akses internet dan media sosial (medsos). Lalai sedikit, bisa-bisa Anda bakal berurusan dengan hukum. Kemungkinan untuk itu tetap terbuka karena Polres Malang kini sudah punya tim khusus bernama Cyber Crime Satreskrim.

”Tugasnya untuk mengawasi gerak-gerik pelaku kejahatan cyber, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, petugas akan menelusuri jejak digital dan menangkap pelakunya,” terang Kasubag Humas Polres Malang AKP Ainun Djariyah kemarin.

Tahun lalu tim tersebut sudah aktif memonitor kejahatan di dunia maya. Dirata-rata oleh Ainun, dalam sebulan terdapat sekitar 30 kasus pelanggaran hukum di dunia maya. ”Dari pantauan kami selama 2018 lalu, tim telah menjaring 1.184 kasus saat melakukan Cyber Patrol. Dari jumlah tersebut, 359 kasus di antaranya terbukti melakukan pelanggaran hukum,” papar Ainun.

Keterangan lebih lanjut juga disampaikan Kasatreskrim Polres Malang AKP Adrian Wimbarda. Berdasarkan pengamatan dia, tindak pelanggaran yang kerap terjadi di dunia maya ialah penipuan jual beli online. ”Kebanyakan para pelaku memanfaatkan akun milik orang lain. Ada juga tersangka yang melakukannya dengan meretas situs website,” terang Adrian.

Kasus pelanggaran hukum lainnya juga sering terjadi di kalangan pengguna media sosial (medsos). ”Penyebaran hoax (berita bohong) juga marak dilakukan pengguna media sosial.

Itu juga merupakan pelanggaran hukum, dasarnya ada dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” tambah Adrian. Beranjak dari fakta tersebut, dia berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online.

Terpisah, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Widodo mengakui bila kasus penipuan jual beli online masih marak. Dia juga melihat bila modusnya kini makin bervariatif.

Ada yang berkedok pinjaman online atau biasa disebut financial technology (fintech). ”Saat ini bisnis fintech sangat menjamur. Banyak yang ditawarkan seperti kemudahan bertransaksi hingga bunga pinjaman yang ringan dan persyaratan yang mudah,” terang dia.

Dia juga mengakui bila skema Fintech Peer-To-Peer makin menjamur di Appstore. Arti dari skema itu ialah pembiayaan dari pemberi kepada penerima pinjaman berbasis teknologi informasi.

Agar skema pinjaman tersebut tidak disalahgunakan, OJK sempat mengeluarkan aturan khusus. Berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Di dalamnya sudah diatur bila penyelenggaraan pinjaman online harus memiliki badan hukum. Bisa berupa PT (perseroan terbatas) atau koperasi. Pendaftaran harus dilakukan pada OJK dengan menyetor modal Rp 1 miliar.

Batas maksimum pinjaman juga sudah diatur. Nominalnya Rp 2 miliar. Di luar ketentuan itu, bisa jadi skema Fintech Peer-To-Peer nya ilegal. ”Karena itu, masyarakat harus jeli, hati-hati dengan tawaran bunga yang ringan dan tidak masuk akal,” imbuh Widodo.

Dari catatan OJK Malang, total ada 88 perusahaan Fintech di Malang Raya. Dari total itu, baru satu perusahaan saja yang sudah terdaftar di OJK. Sementara 87  perusahaan sisanya dianggap masih belum mendaftarkan diri. ”Itu data di Malang, masih terus menjadi persoalan memang. Kami hanya mendata saja, untuk penindakannya kami serahkan kepada yang berwenang,” tutup Widodo.

Pewarta               : Miftahul Huda
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya