Sengketa Pileg Berakhir Antiklimaks

KEPANJEN – Tidak ada babak baru dari sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Malang tahun 2019. Sidang perdana yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa lalu (9/7) sudah menjadi ending-nya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku salah satu pemohon diketahui langsung mencabut gugatannya pada hari itu. Sementara pemohon lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) diketahui tidak menghadirkan kuasa hukum.

”Kami juga tidak tahu kenapa tiba-tiba gugatan dari PKB itu dicabut,” terang Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Malang Muhamad Hazairin.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu DPC PKB menggugat KPU Kabupaten Malang atas dugaan penggelembungan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Singosari, Lawang, dan Pakis.

Gugatan itu teregister dengan surat perkara bernomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019. Sementara PAN diketahui mengajukan gugatan terkait perolehan suara untuk caleg DPR RI dari Dapil V yang meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.



Surat perkaranya 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019. Lantaran tidak ada kuasa hukum dari PAN yang hadir, majelis hakim MK pun langsung memutus sengketa tersebut. Akhirnya hakim memutuskan kedua gugatan itu resmi diberhentikan,” imbuh Hazairin.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Muslimin yang coba dikonfirmasi koran ini enggan berbicara panjang lebar. ”Saya no comment,” kata dia singkat. Seperti diketahui pula, sengketa tersebut sempat diurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah mengaku bila pihaknya langsung kembali ke Malang usai sidang digelar.

Keputusan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan komisioner KPU Kabupaten Malang.

Hingga kemarin, dia masih belum berani menyebut bila penarikan gugatan dan kealpaan PAN bakal menggugurkan gugatan. ”Itu kewenangannya ada di MK,” kata dia.

Saat ini dia mengaku bila pihaknya bakal lebih banyak fokus pada agenda penetapan anggota DPRD Kabupaten Malang terpilih.

Sayangnya, hingga kemarin KPU masih belum mendapat petunjuk lanjutan terkait jadwal. ”Kami masih menunggu petunjuk dari KPU RI. Insya Allah secepatnya (dilakukan penetapan),” tutup Fatah.

Pewarta : Imron Haqiqi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya