Sengkarut Proyek Jembatan Kedungkandang

-Proyek pembangunan dianggarkan pertama tahun 2012 senilai Rp 54 miliar.

-Pemenang tender PT Nugraha Adi Taruna (NAT).

-Proyek baru berjalan 6 bulan, PT NAT dianggap wanprestasi. Kewajiban membayar dana deposit (jaminan pelaksanaan) Rp 7 miliar ke pemkot tak dipenuhi.

-Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada kerugian negara Rp 11,5 miliar dalam proyek ini.

– Juli 2013, pemkot memutus kontrak PT NAT karena batas akhir pengerjaan pada Desember 2013 tidak bisa dipenuhi.

-September 2013, Polres Malang Kota mulai melakukan penyelidikan. Namun tidak ada kejelasan karena kasus ditangani polda.

-Tahun 2014, pemkot menganggarkan lagi sebesar Rp 50 miliar. Tapi proyek tidak jadi dikerjakan karena belum ada surat jaminan kasus hukum klir dari polisi. Dana dialihnya ke program pendidikan dan kesehatan.

– Tahun 2015, jembatan dianggarkan lagi Rp 30 miliar. Lagi-lagi batal dikerjakan karena ternyata kasus hukum belum tuntas. Anggaran dialihkan untuk perbaikan jalan kampung.

-Pertengahan 2015, pemkot melakukan tender ulang. Saat itu ada salah satu investor dari Jakarta yang akan menggarap proyek. Investor ini yakin proyek aman karena dia mengaku sudah ada jaminan dari Ketua DPRD Kota Malang Ir Arief Wicaksono.

– Investor ini diduga sudah mengeluarkan uang ‘hadiah’ kepada ketua dewan dan ke pejabat eksekutif. Pemkot akhirnya menganggarkan proyek jembatan secara multiyears senilai 800 Rp 80 miliar. Rinciannya, Rp 30 miliar di APBD tahun 2015 dan tahun 2016.

-Juli 2015, anggaran jembatan itu akhirnya dihapus lagi.

-Karena pembatalan proyek jembatan inilah, investor melaporkan ke KPK sekitar akhir 2015 lalu.

Sumber: Radar Malang