Sekolah Tak Beroperasi, KPU Verifikasi Ijazah Anton ke Disdik

Moch Anton.

MALANG KOTA – Ijazah SMA sederajat Moch. Anton, bakal calon wali Kota Malang, tidak dilegalisasi sekolah, tapi Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Malang. Hal ini karena sekolahnya Anton sudah tidak beroperasi lagi sekarang. Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, Anton menempuh pendidikan di SMA YP-17 Malang. Bukti ijazah itu terbukti saat pengumpulan berkas perbaikan pasangan calon Pilwali 2018 di kantor KPU Kota Malang pada hari terakhir kemarin (20/1).

Sebelumnya, hanya paslon Moch. Anton-Syamsul Mahmud yang belum menyerahkan ijazah pada saat mendaftar (10 Januari lalu). Ketua KPU Kota Malang Zaenudin menyatakan, pihaknya bakal melakukan verifikasi penelitian sesuai dengan instansi yang memberikan legalisasi ijazah, yaitu Disdik Kota Malang. Sebab, hal ini sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan di sekolah.

”Kami akan lakukan penelitian sesuai dengan legalisasi di ijazah,” kata pria asal Banyuwangi ini setelah proses penerimaan berkas perbaikan syarat paslon di kantor KPU kemarin.

Menurut dia, ijazah yang sekolahnya tidak beroperasi lagi bisa dilakukan verifikasi penelitian di disdik. Namun, pihaknya menjamin tiga paslon tersebut lolos jika semua syarat calon terpenuhi. Perlu diketahui, waktu verifikasi penelitian semua berkas perbaikan paslon dilakukan hingga 27 Januari mendatang.

”Semuanya lolos jika terpenuhi (semua syarat). Dilihat saja setelah penelitian nanti,” ungkapnya.

Hanya, masih kata dia, semua paslon Asik (Anton-Syamsul Mahmud), Menawan (Ya’qud Ananda Gudban-Ahmad Wanedi), dan Sae (Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko) sudah menyerahkan syarat paslon yang pada saat pendaftaran 10 Januari lalu, tapi masih ada yang kurang. Namun, khusus untuk LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) masih berupa bukti surat pengurusan dari KPK.

”Semua paslon sudah menyerahkan berkas kekurangannya, khusus LHKPN bentuknya tanda terima pengurusan,” terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, khusus untuk LHKPN ini nanti yang mengumumkan masing-masing paslon pada H-3 dari penetapan paslon. Atau bisa KPU dengan surat kuasa dari paslon tersebut.

”PKPU (Peraturan KPU) Nomor 3 Tahun 2017 seperti itu. Karena memang harus terbuka,” tandas pria yang tinggal di Malang sejak 1999 ini.

Sementara itu, Ketua LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPC PKB Kota Malang Arief Wahyudi enggan berkomentar banyak soal ijazah tersebut. Namun, pihaknya memastikan bahwa semua syarat calon paslon Asik sudah lengkap. ”Semua syarat calon lengkap dan sudah kami serahkan ke KPU,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan LO (liaison officer) paslon Ya’qud Ananda Gudban-Achmad Wanedi, Hadi Susanto, di kantor KPU kemarin. Menurut dia, semua berkas paslon Menawan juga sudah lengkap.

”Semuanya sudah lengkap dan kami serahkan,” terang pria yang juga menjadi anggota parlemen ini. Sedangkan untuk paslon Sae sudah menyerahkan semua berkas di KPU pada 19 Januari lalu.

Pewarta: Imam Nasrodin
Penyunting: Aris Syaiful
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Darmono