Sekda Resmi Kendarai Banteng

KABUPATEN Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono resmi bersaing merebut kursi N1 (bupati Malang).

Itu sejak dia mengembalikan berkas formulir pendaftaran calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) yang digelar oleh DPC PDIP Kabupaten Malang, kemarin (8/9). Namun, pejabat administrator tertinggi di Pemkab Malang yang membawahi ribuan ASN itu belum melepas jabatan sekda.

Ketika mengembalikan formulir disertai berkas kelengkapan, Didik diterima oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Wakil Ketua Pendaftaran Cabup dan Cawabup DPC PDIP Santoko, dan Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDIP Teguh Yuwono.

Sejak dibukanya pendaftaran pada 5 September lalu, praktis Didik hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan partai.

Usai mengembalikan formulir, Didik menegaskan bahwa pengembalian formulir berikut dokumen kelengkapan pendaftaran tersebut merupakan wujud komitmen bahwa dia tidak sedang bermain-main. ”Ya insya Allah serius lah. Ini kan hanya mendaftar kemudian mengembalikan (berkas). Kalau sudah ya nanti yang menentukan kan DPP PDIP,” ujar Didik.

Disinggung mengenai potensi conflict of interest, jika dia tidak segera melepas jabatannya sebagai sekda, Didik berjanji akan profesional. Dia akan memisahkan antara posisinya di pemerintahan dengan politik.

”Saya akan tetap bekerja secara profesional sebagai sekretaris daerah sampai nanti saya ditetapkan oleh KPU (sebagai cabup-cawabup),” tegas pejabat eselon II A Pemkab Malang tersebut.

Terkait isu miring yang mengindikasikan pecahnya kongsi antara dia dengan Plt Bupati Malang H.M. Sanusi? Mantan Inspektur Kabupaten Malang itu menegaskan, sampai saat ini dirinya masih menjalin komunikasi yang baik dengan Sanusi. Dia menganggap Sanusi adalah orang yang sangat mengerti politik.

Selain itu, Didik juga mengklaim komunikasinya dengan asisten sekretariat daerah (setda) maupun kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) berjalan baik. ”ASN harus netral, tidak boleh ikut politik praktis, nanti ada sanksinya,” tegas Didik.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PDIP Kabupaten Malang Santoko menyatakan, pengembalian berkas pendaftaran bisa dilakukan sejak formulir diambil pada 5 September lalu. ”Batasnya sampai tanggal 14 September 2019. Jadi, kalaupun dikembalikan sekarang tidak masalah,” kata Santoko.

Pria yang juga merangkap wakil ketua bidang komunikasi politik DPC PDIP itu menambahkan, Didik merupakan orang pertama yang mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran.

Total, ada lima formulir yang telah dikumpulkan oleh Didik. Meliputi form pendaftaran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bakal calon khusus kader partai, surat pernyataan bakal calon, dan daftar periksa berkas. ”Seluruhnya lengkap dan selanjutnya akan kami verifikasi secara keseluruhan,” sambung Santoko.

Ditanya terkait berapa biaya yang harus disiapkan pendaftar, mantan ketua KPU Kabupaten Malang itu menjawab diplomatis. Dia menegaskan, semua pendaftar harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan maupun peraturan parpol. Termasuk terkait cost politic. ”Dalam kontestasi pemilihan, cost politic itu adalah keniscayaan,” bebernya.

Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno menambahkan, calon bupati maupun wakil bupati dari PDIP harus berpedoman teguh pada ideologi Pancasila.

”NKRI harga mati. Tidak boleh masuk dalam organisasi terlarang, dan yang pasti paham kebutuhan Kabupaten Malang serta siap lahir maupun batin mengabdi pada rakyat,” kata Untari saat dikonfirmasi kemarin sore.

Meski menegaskan partainya tidak mematok mahar, Untari mengingatkan, siapa pun yang mendapat rekom harus siap memenangkan PDIP dengan segala kebutuhan pemenangannya. ”Kebutuhan pemenangan itu kan mulai melatih saksi dan biaya saksi,” kata Untari. ”Tapi kan bisa bergotong royong,” tambah anggota terpilih DPRD Provinsi Jatim itu.

Muncul Figur Baru di PKB

Berbeda dengan iklim politik di PDIP yang mulai menghangat, tiga partai lainnya masih adem ayem. Yakni PKB, Partai Golkar, dan Partai Nasdem. Hingga kemarin, tiga partai tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan membuka pendaftaran bakal calon bupati maupun wakil bupati secara terbuka atau tidak.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang H Ali Ahmad menuturkan, sampai kemarin belum ada pembahasan dari DPP PKB terkait persiapan Pilbup 2020 di Kabupaten Malang. ”Ini saya masih di rumah ketum (Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar), Kabupaten Malang masih belum dibahas,” kata pria yang akrab disapa Gus Ali tersebut.

Berbeda 180 derajat dengan PDIP yang belum memberikan sinyal calon dari kader internal, di PKB sudah mencuat sejumlah figur yang berpotensi meramaikan bursa pilbup. Yakni Ali Ahmad, Plt Bupati Malang H.M. Sanusi, Ketua DPP PKB Saifullah Maksum, dan Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman.

Selain empat orang tersebut, Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang Kholiq pun belakangan santer disebut-sebut menjadi kandidat kuat dari PKB untuk Pilbup 2020.

Ditanya soal tersebut, Gus Ali menuturkan, hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi. ”Semua (masih) belum tentu. Kami akan lihat dulu perkembangan dinamika politik di Kabupaten Malang,” ujarnya diplomatis.

Kholiq sendiri saat dikonfirmasi koran ini menuturkan bahwa dirinya akan patuh dan menyerahkan seluruh keputusan kepada DPP PKB. ”Sebagai kader, saya harus siap untuk ditempatkan di posisi apa pun,” kata mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Malang periode 2014–2019 itu.

Sementara terkait hubungan internalnya dengan Plt Bupati Malang H.M. Sanusi, Kholiq menuturkan, wacana tersebut tidak berpengaruh terhadap keduanya. ”Dengan Pak Sanusi baik-baik saja.

Hari Jumat saya seharian melaksanakan kegiatan bersama (H.M. Sanusi), pagi menghadiri kontes sapi di Stadion Kanjuruhan dan malamnya menghadiri pembukaan Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) di Stadion Tumpang,” tukasnya.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan