Satu Suara soal Plot Belanja Modal

KOTA BATU – Masukan dari kalangan dewan terkait rencana plot belanja modal wajib sebesar 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mendapat respons baik dari Pemkot Batu.

Untuk diketahui sebelumnya, sampai saat  ini  alokasi belanja modal di Kota Batu baru berkisar di angka 17 persen saja. Besaran alokasi belanja modal itu dibuat agar dapat membuat aset permanen milik pemerintah daerah sesuai kebutuhan.

Termasuk bagi masyarakat daerah itu sendiri, seperti penyediaan fasilitas pelayanan publik. ”Itu kan memang kesepakatan bersama dari eksekutif, melihat kemampuan keuangan daerah, kami menilai saja, bagus atau tidak,” terang Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud. Selain alokasi, yang terpenting menurut dia yakni belanja modal.

”Kalau udah cocok ya nggak masalah, tapi jangan sampai penyerapannya minim,” tambahnya. Dia lantas menerangkan jika tahun lalu plot belanja tersebut mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, alokasi belanja kepegawaian diketahui lebih tinggi dibandingkan belanja modal.

Agar catatan itu tak kembali terulang, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku bila pihaknya masih perlu melakukan kajian lanjutan.



”Tapi pada dasarnya kami sependapat dengan masukan DRPD agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal  sampai  dengan  30  persen,” terang dia.

Dia lantas menjelaskan sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi besaran plot belanja tersebut.

”Di antaranya (dipengaruhi) program prioritas dan kebutuhan daerah, serta yang terpenting adalah kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. Di sisi lain, jika usulan dewan tersebut dipenuhi pemkot, maka alokasi belanja modal yang di-plot Kota Batu bakal senilai Rp 300 miliar.

”Kemampuan belanja langsung kami tidak lebih dari Rp 473 miliar, sehingga hanya ada celah fiskal kurang lebih Rp 173 miliar,” jelas Dewanti.

Angka Rp 173 miliar tersebut di-plot untuk membiayai belanja barang dan jasa maupun  belanja pegawai. ”Kondisi itu juga perlu  menjadi  perhatian  kita  bersama dalam menyusun perencanaan dan  penganggaran,  supaya  ada proporsionalitas sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah,” tutup Dewanti.

Pewarta : Mochamad Sadheli
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya