Satu Lagi, TPS DI Kota Malang Harus Coblosan Ulang

Harus Ada Pencoblosan Ulang Pilkada Halmahera Utara

KOTA MALANG – Dugaan pelanggaran di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) terus bertambah. Jika sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang merekomendasikan dua TPS di Kota Malang wajib coblos ulang, kini bertambah satu lagi. Terbaru, lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu itu menemukan dugaan pelanggaran di TPS 17 Sukoharjo, Kecamatan Klojen.

Dengan demikian, ada tiga TPS di tiga kelurahan yang kena sanksi wajib melakukan coblosan ulang. Apakah banyaknya TPS yang melanggar aturan itu ada unsur kesengajaan? Ada murni kelalaian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)?

”Kami sudah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS yang ditemukan adanya pelanggaran itu,” ucap Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa saat ditemui di kantor KPU kemarin (22/4).

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan TPS 09 Bunulrejo (Kecamatan Blimbing) dan TPS 14 Penanggungan (Kecamatan Klojen) melakukan coblosan ulang. Sebab, diketahui di TPS itu ditemukan adanya pemilih ”siluman”. Hal itu diketahui setelah rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing TPS. Setelah direkap, ternyata ada selisih antara jumlah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut dengan jumlah surat suara.

Mengenai dugaan pelanggaran di TPS 17 Sukoharjo, Alim menyatakan jenis pelanggarannya sama. Yakni ditemukan adanya pemilih ”siluman”. Ada sekitar delapan pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), maupun daftar pemilih khusus (DPK). Namun mereka mendapatkan surat suara dari petugas KPPS, lalu dicoblos. Modal mencoblos hanya menggunakan e-KTP.



”Dari data kami ada tiga orang. Mereka mencoblos di TPS 17 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen,” ungkap mantan komisioner KPU Kota Malang itu.

Alim memaparkan, dugaan pelanggaran di sejumlah TPS itu diketahui berdasarkan laporan panitia pengawas kecamatan (panwascam). Bisa jadi, jumlah TPS yang wajib coblos ulang akan bertambah jika ada temuan lanjutan.

”Tidak menutup kemungkinan ada lagi (TPS yang diwajibkan melakukan coblosan ulang). Tapi sementara ini kami belum tahu,” kata lulusan S-2 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya itu.

Pewarta: Moh Badar
Penyunting: Amalia Safitri
Penyunting: Mahmudan
ilustrasi: istimewa