Saran Produsen Rokok Ketika Pemerintah Naikkan Tarif Cukai

JawaPos.com – Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen berdampak pada ekosistem industri tembakau nasional. Persaingan bisnis di industri rokok pun dikhawatirkan tidak sehat.

Direksi PT HM Sampoerna, Tbk. Troy J Modlin mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung kebijakan dari pemerintah dalam menyeimbangkan konsumsi dan industri tembakau nasional. Semua itu dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Dari kebijakan kenaikan cukai yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 itu, akan ada regulasi lanjutannya.

Disinyalir dari kebijakan itu terdapat celah-celah dimanfaatkan oleh pelaku bisnis tembakau multinasional yang mengakibatkan persaingan bisnis tidak sehat. Terutama untuk rokok buatan mesin yang terdiri atas Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Kini pemerintah membagi dua golongan produsen rokok. Golongan satu yakni yang memproduksi 3 miliar batang rokok per tahun. Golongan dua di bawah 3 miliar batang per tahun. “Ini tujuannya baik. Lebih memberikan kesempatan bagi produsen kelas menengah untuk berkembang.  Tapi ada perusahaan yang seharusnya berada di golongan 1 saat ini memanfaatkan tarif cukai murah sehingga dia berada di golongan 2 dengan mengakali produksi mereka di bawah 3 miliar batang,” ujar Troy J Modlin kepada JawaPos.com  di Jakarta, Kamis (19/9).



Pada golongan berdasar PMK Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, untuk SPM golongan satu nilai cukainya Rp 625 per batang. Sedangkan bagi SPM golongan dua nilai cukainya Rp 370 per batang.

Troy khawatir akan ada produsen yang membuat ambang batas produksinya di bawah 3 miliar batang per tahun. Ambang batas itu membuat produsen tersebut masuk pada golongan dua. “Padahal kemampuan produsen itu lebih dari 3 miliar per tahun. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar persaingan bisnis jadi sehat,” tandas.

Dia berharap pemerintah semestinga menggabungkan batasan produksi SKM dan SPM. Sehingga tidak ada yang mencari celah dari regulasi tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan kenaikan harga jual eceran menjadi 35 persen.

Kata Ani, kebijakan cukai ditujukan untuk tiga hal. Yakni, mengurangi konsumsi, mengatur industri, serta penerimaan negara. Dari sisi konsumsi, prevalensi mereka yang mengisap rokok meningkat.

Prevalensi anak-anak dan remaja yang mengisap rokok meningkat dari tujuh persen menjadi sembilan persen. Sementara prevalensi perempuan pengisap rokok naik dari hanya 2,5 persen menjadi 4,8 persen.

Lebih jauh Sri Mulyani mengklaim, hitungan kenaikan cukai rokok itu sudah layak. Pertimbangannya, jika terlalu tinggi maka dikhawatirkan akan membuat peredaran rokok ilegal makin marak.

Selain itu, kenaikan sebesar 23 persen juga telah mempertimbangkan kondisi industri rokok. Diharapkan tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tenaga kerja dan petani tembakau. Lebih penting lagi, kenaikan tarif cukai rokok ini bisa berdampak pada penerimaan cukai tahun depan mencapai sekitar Rp 173 triliun.