Sambil Terisak, Abah Anton Beberkan 164 Prestasi Pemkot Malang di Depan Hakim Tipikor

anton

SURABAYA – Tuntutan ringan dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 membuat terdakwa Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton mengetuk ”hati” hakim Pengadilan Tipikor, Surabaya. Dalam pembacaan pledoinya kemarin (3/8), Anton membeber problem yang dialami keluarganya sejak dia ditetapkan sebagai tersangka suap yang belakangan disebut dana pokok pikiran (pokir) itu.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) diwarnai isak tangis konstituennya. Terutama saat terdakwa suap pembahasan APBD-P 2015 itu mengungkap bahwa usaha tetes tebu yang dia kelola ”tidak sehat” setelah menjabat sebagai wali Kota Malang.

Bahkan, beberapa aset yang dimiliki Anton terpaksa dijual. Misalnya, lahan di Kota Batu; Baiduri Sepah Ballroom and Resto di Jalan Raya Tlogomas; serta tanah di Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Malang itu mengklaim, sekitar 80 persen dari hasil usahanya tersebut untuk kegiatan sosial. Di antaranya, menyantuni anak yatim dan duafa. Diduga, hal itu Anton sampaikan untuk mengetuk hati hakim tipikor. Tujuannya, bisa dijadikan pertimbangan untuk meringankan saat vonis.

Anton juga mengungkap penetapan dia sebagai tersangka membuat keluarganya terpukul. Istri dan anaknya malu karena sebelum menjabat wali Kota Malang, alumnus Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang ini kerap memberi ceramah. Kini malah tersangkut dugaan suap.

”Anak dan istri saya malu dengan tetangga dan teman-temannya. Sebab, saya yang biasa berdakwah soal agama, ternyata jadi terdakwa korupsi,” ucap Anton terbata-bata, seolah-olah menahan isak tangis kemarin.

Dalam sidang yang berlangsung sekitar 1 jam 30 menit tersebut, Anton membeberkan prestasinya selama memimpin Kota Malang. Total ada 164 prestasi yang diraih pemerintahan Wali Kota Malang Moch. Anton dan Wakil Wali Kota Sutiaji. Rinciannya, pada 2013 mendapatkan 40 penghargaan, 2014 mendulang 19 penghargaan, 2015 sebanyak 45 penghargaan, 2016 meraih 23 penghargaan, dan 2017 menyabet 37 penghargaan.

”Selama memimpin, saya juga nggak menempati rumah dinas (rumdis) wali kota karena ingin dekat dengan warga,” ucapnya.
Anton mengklaim melakukan terobosan di masa kepemimpinannya. Yaitu, sekolah gratis, layanan kelurahan dengan sistem online, perwujudan kampung tematik untuk meningkatkan kesejahteraan warga, pengurusan administrasi gratis, dan pembangunan infrastruktur. ”Banyak yang sudah saya lakukan selama memimpin,” terangnya.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anton mengakui kesalahannya sehingga terjadi suap dana pokir. Dalam kasus suap itu, sebanyak 18 legislator dan dua pejabat eksekutif ditetapkan sebagai tersangka. Dua eksekutif tersebut adalah Jarot Edy Sulistyono (mantan kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan) dan dirinya. Sedangkan 18 anggota dewan tersebut berasal dari unsur ketua DPRD, wakil ketua DPRD, ketua komisi, dan semua ketua fraksi.

Untuk Jarot didakwa memberi suap, sedangkan Anton didakwa memerintahkan dan mengizinkan untuk memberikan suap. Sementara belasan legislator menerima suap. Besaran dana yang mereka terima berkisar Rp 12,5 juta–Rp 15 juta.

Jarot sudah divonis hakim 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Demikian juga dengan M. Arief Wicaksono, divonis lebih ringan dari tuntutannya. JPU menuntut 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan penjara, tapi hakim memvonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Sedangkan tuntutan Anton lebih ringan daripada Jarot dan Arief. Yakni, 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Sementara itu, dalam kasus tersebut, Anton merasa teledor sehingga tidak bisa mengontrol bawahannya. Pengakuan bersalah dan teledor tersebut dia ucapkan sekitar empat kali. ”Saya mengakui keteledoran ini dan saya juga meminta maaf kepada warga Kota Malang,” tutur Anton.

Di akhir pembacaan pledoinya, Anton meminta pihak berwajib mengusut tuntas kasus suap pokir tersebut. Dia yakin masih ada pihak yang lebih bertanggung jawab, tapi belum tersentuh. ”Saya nggak perlu sebut namanya, KPK dan hakim lebih tahu (pihak yang terlibat suap pokir),” tandasnya.

Anton berjanji akan menerima berapa pun hukuman yang dijatuhkan untuk dirinya. Dia berusaha ikhlas dan sabar menjalaninya. ”Ini sudah garis dari yang Maha Kuasa. Saya akan ikhlas menjalaninya. Saya juga nggak kepikiran untuk banding (jika divonis berat),” terang Anton yang juga menjadi ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Malang itu.

Sementara itu, kuasa hukum Anton, Haris Fajar Kustaryo, menyatakan, unsur memerintah yang didakwakan kepada kliennya tidak terbukti. Sebab, fakta persidangan menunjukkan bahwa kalimat atau komunikasi Anton tidak ada unsur memerintahkan. Apalagi, kala itu Anton seperti dalam posisi ”ditodong” pertanyaan ketika tiba di dalam ruang ketua DPRD Kota Malang.

”Abah Anton cuma bilang, coba tanya ke Pak Cipto (mantan Sekkota Malang Cipto Wiyono). Mana unsur memerintahkan untuk memberi uang (pokir)?” ungkap pria asal Jogjakarta ini.

Fakta persidangan lain adalah saat Cipto meminta kepastian uang untuk DPRD melalui SMS. Total ada 6 SMS yang masuk ke handphone Anton karena diduga kuat DPRD terus meminta. Namun, Anton tidak merespons SMS tersebut alias tak membalasnya. ”Terus mana bukti
memerintahnya? Kan SMS-nya nggak dibalas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, uang yang dikumpulkan Cipto dari pihak ketiga (rekanan) tidak disertai imbal balik, misalnya meminta proyek. Sebab, saat pengumpulan uang tersebut, mereka sudah mengerjakan proyek pemkot. ”Jadi, (pemberian suap) nggak perlu izin ke Abah Anton (Moch. Anton). Semua atas inisiatif itu tadi (Cipto),” tandas dia.

Sementara itu, JPU KPK Gina Saraswati menyampaikan, pihaknya tetap berpegang teguh pada tuntutan. Sebab, menurut dia, ada unsur yang mengindikasikan Anton memerintahkan Cipto. ”Kami tetap pada tuntutan,” ujar perempuan yang tinggal di Jakarta ini.
Lebih lanjut, soal 18 anggota DPRD yang juga terseret dalam pusaran suap pokir tersebut, pihaknya hanya memberikan penjelasan global.

Namun, diperkirakan mereka bakal mulai disidangkan pertengahan Agustus mendatang. Sebab, Arif Suhermanto, JPU KPK lainnya, masih menyiapkan berkasnya. Perlu diketahui, JPU KPK senior yang selalu mengawal kasus Anton ini kemarin tidak hadir dalam persidangan. ”Mas Arif lagi persiapan itu (sidang 18 anggota dewan), kemungkinan besar pertengahan Agustus (mulai disidangkan),” ungkapnya.

Pewarta: Imam Nasrodin
Penyunting: Mahmudan
Fotografer: Rubianto