Rumah Rp 22 M di Kawasan Ijen Dilelang

MALANG KOTA – Barangkali, sengketa harta gono-gini mantan pasangan suami istri (pasutri) dr Hardi Soesanto dan Valentina itu terlama di Kota Malang. Boleh jadi, nilai aset yang diperebutkan juga terbesar dari kasus gono-gini di Kota Pendidikan ini, yakni mencapai Rp 35 triliun. Sejak mencuat pada 2012 lalu, hingga kini belum kelar.

Perseteruan mereka kembali memanas setelah empat rumah mewah di kawasan Jalan Ijen dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang beberapa waktu lalu. Diperkirakan, keempat rumah itu senilai Rp 22 miliar. Pelelangan itu berdasar putusan Pengadilan Negeri (PN) Tuban yang didelegasikan kepada PN Malang. Alasannya, objek lelang berada di wilayah hukum PN Malang.

Pelelangan itu ditegaskan dalam putusan PN Tuban No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tertanggal 21 Oktober 2013. Bahwa sita terhadap harta bersama telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan PN Tuban No.25/Pdt.G/2013/PN TBN tertanggal 25 November 2013. Kemudian banding dan menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi No.124/PDT/2014/PT.Sby tanggal 17 April 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/PDT/2015 tanggal 22 Juni 2015 jo Putusan Peninjauan Kembali No.598 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016.

Dalam putusan PK itu dijelaskan bahwa objek lelang dalam perkara nomor: 01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn Jo No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn masuk dalam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Hardi dan Valen. ”Kami jalankan sesuai prosedur,” ujar Humas PN Malang Djuanto kemarin (13/6).

Sebelumnya, bos PT Hardlent Medika Husada (HMH) Hardi Soetanto memohon dilakukan lelang untuk harta gono-gini tersebut. Dia memohon melalui PN Malang yang kemudian diajukan ke KPKNL Malang.



Ada sekitar 34 harta gono-gini yang harus dibagi. Mulai dari tanah, rumah, ruko, dan lain-lainnya. Karena alotnya proses pembagian harta sesuai putusan pengadilan, maka mekanismenya dilakukan lelang. ”Setelah putusan pengadilan untuk membagi harta itu susah sehingga mekanismenya melalui lelang,” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Hardi, Lardi menyatakan, pihaknya memercayakan kepada PN Malang untuk melaksanakan lelang perkara. Dia yakin PN Tuban dan PN Malang melaksanakan sesuai prosedur lelang. ”Kami imbau masyarakat tidak terpengaruh terhadap informasi yang tidak bertanggung jawab yang beredar belakangan,” tegas Lardi.

Wartawan koran ini berusaha mengonfirmasi KPKNL Malang terkait pelelangan empat rumah mewah di kawasan Jalan Ijen. Namun, pejabatnya melakukan rapat di luar kantor. ”Kepala dan staf sedang rapat, jadi sepi,” kata salah satu pegawai yang mengaku bernama Kayat itu.

Sementara kuasa hukum Valentina, MS Al Haidary menyatakan, pihaknya mempertanyakan lelang yang dimohonkan Hardi. Sebab, tidak ada perintah lelang dalam putusan pengadilan. Maka sesuai asas dan prinsip, kata dia, pengadilan tidak boleh melaksanakan sesuatu sesuai melebihi dari amar putusan. ”Ini kan tidak ada dalam putusan, kata lelang,” tuturnya sambil menujukkan berkas putusan.

Untuk sita marital yang disebutkan dalam putusan, Haidary menyatakan, semata-mata dilakukan untuk mengamankan hak suami dan istri atas harta yang dimiliki bersama. Maka jika dilakukan lelang, menurut dia, bertentangan dengan sita marital. Karena sita marital beda dengan sita jaminan.

”Ini putusan pengadilan seharusnya tegas dan rinci. Ini kan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan,” pungkasnya.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan
Fotografer : Darmono