Rumah Campur Kandang, kok Sulit Terima Bantuan

Jumlah warga miskin di Kota Malang meningkat dari 126.649 menjadi 130.188 jiwa. Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 584 unit. Pemkot sudah menganggarkan bantuan, tapi pemprov memberi syarat untuk pencairannya.

+++

SEORANG nenek duduk sendiri di teras rumah berdinding anyaman bambu ketika Wali Kota Malang Sutiaji mengunjunginya kemarin (2/12). Rumah berukuran sekitar 7 x 5 meter di Jalan KH Malik Dalam, Kedungkandang, Kota Malang, itu tampak sederhana. Kayu atap mulai rapuh, seolah tidak kuat menyangga genting. Sementara dapur yang biasanya digunakan untuk memasak, menyatu dengan kandang ternak.

Di rumah itulah Satuni, 53, tinggal. ”Saya menempati sejak tahun 2008. Sejak kali pertama dibangun, belum kami benahi,” kata Satuni.

Satuni merupakan satu di antara 120 warga miskin (gakin) yang bakal mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, pemkot mengalokasikan dana Rp 2,1 miliar untuk 120 unit rumah. Dana bantuan sosial untuk peningkatan kualitas perumahan itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melarang pemkot mengucurkan anggaran tersebut karena tidak disertai daftar penerima bantuan secara detail. Misalnya mencantumkan penerima secara by name by address.

Lembaga yang dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu mewajibkan pemkot melengkapi data by name by address paling lambat tujuh hari sejak 29 November lalu. Jika pemkot tidak mampu melengkapi data, maka dana tersebut tidak cair. Dampaknya, Satuni dan ratusan warga miskin terancam tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah.

Selain terancam kehilangan dana hibah rehabilitasi rumah, Satuni dan warga miskin lainnya juga terancam tidak mendapatkan bantuan lain. Di antaranya dana bantuan pangan nontunai (BPNT).

”Total ada 313 kepala keluarga (KK) yang bakal menerima dana BPNT,” ujar Ketua Tim Pelayanan Pusat Kesejahteraan (Puskesos) Kelurahan Kedungkandang Aisyah yang mendampingi Sutiaji itu.

Sutiaji Pastikan Tak Salah Sasaran

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, pihaknya sengaja meninjau rumah warga miskin untuk memastikan bahwa bantuan yang bakal dikucurkan pemkot tidak salah sasaran. ”Ini kami mau menunjukkan bahwa penyusunan APBD berdasarkan data. By name by adress (sesuai data, Red) tidak mungkin lah kami main-main,” kata Sutiaji di sela-sela meninjau bangunan rumah beberapa warga miskin calon penerima bantuan.

Sutiaji memaparkan, dana hibah untuk orang miskin itu merupakan program rutin tahunan. Hal itu dilakukan karena masih banyak warga miskin di Kota Malang. Berdasarkan data Humas Setda Kota Malang, pada 2018 lalu tercatat 127.974 jiwa dan 35.658 rumah tangga (RT) yang masuk ke dalam kategori miskin.

Sementara di tahun 2019 menyusut menjadi 126.649 jiwa dan 35.206 RT. Memasuki 2020 mendatang, pemkot memprediksi angka masyarakat miskin kembali naik hingga 130.188 jiwa dan 35.202 RT.

Naiknya angka kemiskinan tersebut dirasa akibat kesenjangan sosial. Yang paling mendominasi usia 50 tahun ke atas yang sudah tidak mampu bekerja. ”Sudah ada semua datanya. Kami tinggal kirim lampiran evaluasi ke pemprov,” kata mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Lebih lanjut dirinya menegaskan, bahwa daftar penerima bansos seperti warga Kelurahan Kedungkandang yang dia kunjungi kemarin siang betul akan menerima bantuan rehabilitasi rumah.

Disinggung mengenai kekhawatiran pemprov bahwa pengucuran dana rehab rumah bisa salah sasaran, Sutiaji menyatakan, pihaknya sudah berdasarkan data. Bahkan sebelum mencantumkan sebagai penerima dana hibah, Sutiaji juga mempertimbangan lahan yang ditempati warga tersebut.

”Ada yang masih sengketa terkait kepemilikan lahan. Ada juga yang berdiri di sempadan sungai, dan itu jelas tidak memenuhi kriteria,” kata pria yang pernah menjabat wakil wali Kota Malang era Moch. Anton (mantan wali Kota Malang) itu.

Satu Rumah Dijatah Rp 15 Juta

Terpisah, Kasi Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Malang M. Yusuf menyatakan, penerima bantuan rehab rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sudah tercatat.

Pada 2018 lalu, ada 360 unit rumah yang menerima bantuan. Lokasinya tersebar di lima kecamatan se-Kota Malang. Kemudian pada 2019 pihaknya mengucurkan bantuan untuk 104 rumah.

”Di tahun 2018 sudah selesai semuanya. Nah, untuk tahun 2019 kali ini masih terus berjalan,” kata dia. Sementara pada 2020 mendatang, bakal dikucurkan kepada 120 unit rumah.

Untuk satu unit rumah dijatah Rp 15 juta. Penyerahan itu dilakukan dua tahap. Tahap awal Rp 12,5 juta berupa anggaran untuk material. Sementara tahap kedua Rp 2,5 juta untuk pembayaran tukang.

Menurutnya, tahun ini wilayah Kecamatan Kedungkandang sudah tidak menerima bantuan peningkatan rumah. ”Harusnya sudah selesai semuanya untuk yang di wilayah Kedungkandang. Mungkin yang ditinjau Pak Wali itu tambahan,” pungkasnya.

Wagub Emil: Bantuan Harus Rinci

Sementara itu, dalam evaluasi APBD 2020 ada anggaran Rp 79 miliar yang dilarang pencairannya. Rp 14 miliar di antaranya dialokasikan untuk warga miskin. Larangan itu karena pemkot tidak melampirkan daftar penerima by name by address.

Anggaran ini dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar  Rp 9,1 miliar, Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Perumahan (DAK) Rp 2,1 miliar dan Bantuan Sosial Gratis Belajar Siswa Tidak Mampu Berprestasi Rp 3,1 miliar.

Terkait syarat harus mencantumkan by name by address, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan anggaran memang harus rinci. Apalagi terkait bantuan sosial. ”Memang harus melakukan pendataan by name by address agar bantuan sosial tersebut bisa dicairkan. Jadi sama-sama jelas,” kata dia.

Termasuk, dalam bantuan sosial tak terduga harus tercatat by name by address. Itulah yang membutuhkan waktu bagi pemprov kala mencairkan bantuan. Dugaan, pencatatan ini agar tidak ada penyelewengan bantuan, Emil tak berbicara banyak. ”Sebagai bentuk verifikasi,” singkatnya.

Pewarta : Miftahul Huda, Sandra Desi
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan