RSUD Krisis Obat, Sekda DKI Labrak BPJS Lewat Surat



JawaPos.com – Tidak disangka dan diduga, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan fakta terkait pelayanan kesehatan masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, RSUD di Jakarta mengalami krisis obat.


Hal ini lantaran BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya pelayanan kesehatan warga ke pihak rumah sakit. Sehingga, dikhawatirkan membuat pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.





“Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana, enggak ada obat? Dokternya juga lebih cenderung kepengin jadi dokter puskesmas karena jelas ada TKD (tunjangan kerja daerah),” ujar Saefullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/9).


Keluhan Saefullah dilontarkannya dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018. Padahal menurutnya Pemprov DKI selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan tiap bulan.


Tetapi, Saefullah heran dan bingung alasan BPJS Kesehatan terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal setiap bulan rumah sakit banyak melayani pasien BPJS.


Saefullah menegaskan semua ini adalah tanggung jawab BPJS Kesehatan yang tidak menunaikan tugasnya membayar tagihan tepat waktu. Dalam waktu dekat, Saefullah akan menyurati BPJS Kesehatan agar tidak telat membayar tagihan.


“BPJS pusat harus kami surati, ini bagaimana kondisinya seperti ini, harus berapa lama? Jaminannya seperti apa? Toh DKI selama ini bayar kewajibannya sangat lancar setoran ke BPJS. Giliaran rumah sakit narik ke BPJS itu malah ada masalah,” tegasnya.


Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Michael Rolandi mengusulkan agar tiap RSUD meminta anggaran untuk menalangi itu pada pembahasan anggaran perubahan 2018 yang sedang dibahas. “Kalau sudah seperti ini menurut saya ada baiknya kita lakukan penganggaran subsidi di rumah sakit melalui belanjanya,” tuturnya.


Subsidi yang dimaksud adalah subsidi bunga. Michael melihat pihak RSUD sebenarnya bisa meminjam dana ke Bank DKI untuk menalangi tagihan yang belum dibayar BPJS Kesehatan. Namun, selama ini RSUD keberatan membayar bunga pinjaman.


Untuk diketahui, anggaran untuk subsidi bunga memang belum disahkan dalam rapat banggar kemarin. Sehingga, diharapkan Dinas Kesehatan dapat menentukan besar anggaran yang akan diminta untuk subsidi, karena dinilai lebih paham sisi teknisnya.



(rgm/JPC)