RSUD Kanjuruhan Bergolak

KABUPATEN – Ada yang tak biasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan. Kemarin (10/6) BUMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan itu dijadikan ajang unjuk rasa.

Para pegawai, mulai staf hingga dokter diduga memampang spanduk berisi petisi penolakan mutasi direktur RSUD. Pantauan wartawan koran ini kemarin (10/6), tiga banner terpampang di halaman depan RSUD Kanjuruhan, Jalan Raya Panji. Di salah satu banner yang berukuran paling besar itu sudah dibubuhi ratusan tanda tangan penolakan dari pegawai RSUD.

Dalam banner tersebut tertulis beberapa kalimat. Di antaranya, ”Kami karyawan-karyawati RSUD Kanjuruhan memohon untuk mempertahankan drg Marhendrajaya SpKG sebagai direktur yang membawa RSUD Kanjuruhan Reborn 2020”. Juga ada kalimat ”Kami memimpikan RSUD Kanjuruhan semakin meningkatkan mutu pelayanan, sehingga  terwujud RSUD Kanjuruhan Reborn 2020 melalui manajemen yang stabil”. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, petisi itu sudah mulai dilayangkan sejak 1 Juni lalu.

Pada 31 Juni lalu, Sanusi memutasi 248 pejabat eselon II, III, dan IV Pemkab Malang. Di antara ratusan pejabat, Direktur RSUD Kanjuruhan drg Marhendrajaya juga masuk gerbong mutasi. Marhendrajaya digeser menjadi staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM).

Posisinya sebagai direktur RSUD Kanjuruhan, lalu digantikan oleh dr Abd Rachman. Sebelumnya, dr Abd Rachman menjadi asisten administrasi perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah (setda).



Ditemui di ruang kerjanya kemarin (10/6), Marhendrajaya menyatakan bahwa dia tidak tahu-menahu tentang pemasangan banner berisi tanda tangan penolakan di RSUD. ”Saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Saya terharu, tapi yang jelas, saya juga berpesan kepada teman-teman (pegawai RSUD Kanjuruhan) bahwa mutasi itu adalah hal yang biasa,” kata pria yang akrab disapa dengan panggilan dokter Jaya itu.

Meski terjadi gejolak, Marhendrajaya memastikan bahwa layanan di RSUD Kanjuruhan berjalan normal. Dia mengaku legawa dengan mutasi yang dilakukan oleh Sanusi.

Namun ada atau tidak ada dirinya, Marhendrajaya berharap program-program tersebut tetap berjalan. ”Ada atau tidak ada saya, cita-cita ini harus dicapai oleh teman-teman. (Mutasi) ini perintah atasan, harus saya jalankan,” tutupnya.

Pantauan koran ini, di hari pertama masuk kerja normal kemarin pelayanan di RSUD Kanjuruhan berjalan seperti biasanya. Sejak pukul 07.00–14.00 tercatat 370 pasien rawat jalan yang terdaftar dalam layanan. Sekitar 20 di antaranya dari unit gawat darurat (UGD) dan 350 sisanya untuk layanan poli. Sementara untuk pasien rawat inap hingga pukul 14.00 tercatat 21 pasien.

 

Terpisah, Plt Bupati Malang H.M. Sanusi menanggapi munculnya petisi tersebut dengan santai. ”Silakan (membuat petisi penolakan), itu hak mereka,” kata Sanusi saat ditemui di sela-sela kegiatan halalbihalal di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Sanusi mengaku belum menerima keberatan secara resmi dari instansi maupun pegawai RSUD Kanjuruhan. Mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Malang itu menegaskan, bagi aparatur sipil negara (ASN) loyalitas dan kepatuhan adalah hal yang wajib. ”Yang menentukan pimpinan di setiap instansi itu hak prerogratif bupati,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Namun, kapan tepatnya kursi pimpinan tertinggi di lingkungan RSUD Kanjuruhan tersebut resmi bergeser, Sanusi belum memastikan. ”Masih diproses oleh sekda (Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono),” sambungnya.

Bagi Sanusi, terjadi gejolak di instansi pemerintah setiap terjadi pergeseran jabatan merupakan hal biasa. “Nggak masalah. Setiap ada perubahan selalu begitu (muncul gejolak). Tapi, nanti kalau sudah berjalan dengan sendirinya pasti akan selesai,” jelasnya.

Pria yang diangkat menjadi Plt Bupati Malang sejak 7 Mei lalu itu memastikan, rotasi dalam tubuh pemerintahan tersebut sudah melalui hasil kajian yang matang oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Malang. Oleh karena itu, meski menuai penolakan, dia tidak akan menganulir kebijakannya. ”Tidak, nggak mungkin dikembalikan (jabatannya),” tukas Sanusi.

Sementara itu, direktur baru RSUD Kanjuruhan dr Abd Rachman tidak bisa dikonfirmasi terkait sikap pegawai RSUD yang mempertahankan direktur lama. Saat wartawan koran ini menghubungi melalui telepon seluler (ponsel), tidak ada respons. Pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp juga tidak ada jawaban.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan