Rp 9 M untuk Jalan Terusan Exit Tol Madyopuro

MALANG KOTA – Peresmian tol Malang–Pandaan (Mapan) oleh Presiden RI Joko Widodo 13 Mei memaksa Pemkot Malang harus bekerja keras memperbaiki infrastruktur. Terutama untuk menyambut exit tol Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, ada beberapa hal yang disiapkan Pemkot Malang untuk menyambut tol tersebut. Salah satunya dengan melakukan tukar guling Jalan Ki Ageng Gribig (jalan Kota Malang) dengan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, (jalan nasional depan Araya).

Surat permohonan tukar guling ini sudah disampaikan Pemkot Malang ke Kementerian PUPR RI Oktober tahun lalu. ”Waktu peresmian (tol Mapan) kemarin (13/5) sudah saya sampaikan ke Pak Menteri (Menteri PUPR) langsung, insya Allah bisa tahun ini,” kata Sutiaji di kantor Balai Kota Malang, kemarin (14/5).

Menurut dia, hal ini dinilai penting mengingat jalan nasional tersebut berada di tengah kota. Sedangkan jalan kota berada di exit tol yang notabene dikelola oleh pusat. ”Supaya lebih mudah mengatur lalu lintasnya nanti,” ucapnya.

Tak hanya itu, masih kata dia, pihaknya juga menyiapkan anggaran Rp 9 miliar untuk pelebaran jalan menuju exit tol ke tengah Kota Malang. ”Ini untuk pembebasan lahan titik singgung. Sehingga, arus kemacetan di tengah kota bisa terurai,” imbuh pria asal Kabupaten Lamongan ini.



Pelebaran jalan itu sangat penting karena pengguna tol yang ingin ke Kota Malang sangat mungkin akan keluar lewat jalur exit di Madyopuro, Kota Malang. ”Ke kota nggak lewat (exit tol) Singosari, makanya harus disiapkan infrastruktur,” tandasnya.

Apalagi, masih kata dia, jembatan Kedungkandang juga masih bisa mulai dibangun tahun depan. Sehingga, pihaknya harus menyiapkan alternatif untuk mengurai kemacetan akibat exit tol tersebut. ”Kami perkirakan Jembatan Kedungkandang tuntas akhir tahun depan,” ungkap alumnus UIN Maliki Malang ini.

Selain itu, dia melanjutkan, Presiden RI Jokowi juga sudah meminta kepada semua pihak bahwa jalan tol hingga Madyopuro harus tuntas maksimal Oktober tahun ini. Sehingga, pihaknya juga harus segera menuntaskan infrastruktur penunjang. ”Pak presiden minta, maksimal Oktober tahun ini harus tuntas,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan polemik beberapa rumah yang masih belum ada kesepakatan? Wali Kota Malang yang hobi olahraga bulu tangkis ini enggan berkomentar soal ini. Karena hal ini bukan wewenang pemerintah daerah. ”Itu bukan wewenangnya daerah. Eksekutornya dari pusat,” ujar mantan politikus PKB ini.

Pewarta               : Imam Nasrodin
Copy Editor         : Amalia Safitri
Penyunting         : Ahmad Yani