Rp 650 Juta Dana Rekrut P3K Muspro?

AMONG TANI – Selain Kabupaten Jember dan Ngawi, pada 2019 ini Kota Batu juga tidak membuka formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal itu dilakukan lantaran kebijakan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang fokus pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Namun, penyelenggaraan seleksi P3K di Kota Apel pada tahun ini juga terancam batal. Sebab, Surat Keputusan (SK) Presiden terkait pengangkatan 32 P3K yang sudah melalui proses dan lolos pada 2018 tak kunjung turun.

Padahal, Pemerintah Kota Batu sudah mem-plot anggaran Rp 650 juta untuk rekrutmen P3K baru di 2019 ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu Siswanto menegaskan, memang saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tidak mengadakan seleksi CPNS. Hal itu didasari lantaran Pemkot Batu tidak mengajukan anggaran di APBD 2019 ini.

Sebab, pengangkatan CPNS baru digantikan dengan pengangkatan P3K. Untuk pelaksanaannya, Pemerintah Kota Batu menganggarkan Rp 650 juta.

Namun, kendalanya SK Presiden untuk pengangkatan 32 P3K dari proses yang sudah berlangsung dan dinyatakan lolos pada 2018 lalu belum turun.

Karena itu, rekrutmen P3K tahun 2019 kali ini masih belum bisa dilaksanakan. Anggaran sebesar Rp 650 juta yang sudah disiapkan pun terancam muspro.

”Karena terkendala dengan P3K yang tahun lalu. Soalnya mereka juga belum turun SK tugas dari presiden. Nah, kalau untuk saat ini (2019) diadakan, akan jadi menumpuk nantinya,” kata Siswanto.

Padahal, seharusnya untuk tahun ini ada sebanyak 480 pegawai honorer di Pemkot Batu yang harus naik kelas menjadi P3K. Dari jumlah tersebut, 223 berpendidikan minimal D-3 dan S-1, sementara 257 sisanya merupakan lulusan SMP-SMA. ”Itu juga masih kami pikirkan juga.

Rekrutmen P3K itu hampir mirip CPNS. Menunggu surat perintah dari pusat,” sambungnya.

Saat disinggung terkait alokasi anggaran rekrutmen P3K, Siswanto menyatakan jika dana tersebut akan tetap ada atau tidak digunakan untuk kegiatan lain.

Artinya, ada potensi Rp 650 juta itu menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) di anggaran 2019. ”Ya mau bagaimana lagi. Kami hanya menjalankan tugas.

Sebenarnya ya sayang juga kalau tidak dimanfaatkan,” tutur mantan kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batu tersebut.

Sementara itu, Kabid Mutasi BKPSDM Kota Batu Zulkarnain menambahkan, untuk saat ini jumlah PNS Kota Batu mencapai 3.228 pegawai.

Dengan setiap tahun yang pensiun rata-rata 80–90 ASN. Saat ini BKPSDM Kota Batu sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan kajian terkait perekrutan CPNS Kota Batu tahun 2020 mendatang.

Saat ini BKPSDM Kota Batu sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan kajian terkait perekrutan CPNS Kota Batu tahun 2020 mendatang. Hal itu, tentu saja menjadi pekerjaan rumah tambahan.

”Apalagi nanti ketambahan program pemerintah pusat. Terkait perampingan jabatan pemerintah, penghapusan eselon III dan IV,” ujarnya. Jika tidak dipersiapkan lebih dini, dia khawatir nanti akan menjadi kendala dalam menyiapkan kebutuhan PNS di tahun 2020.

Pasalnya, pejabat Eselon II, III, dan IV sebanyak 20. Sementara di tahun 2021 diperkirakan sampai 28. ”Kalau nantinya pegawai struktural dihapus, ya akan nambah beban kami lagi dalam perekrutan. Sementara pengangkatan P3K saja belum benar-benar rampung,” pungkasnya

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Aris Dwi Kuncoro