Rp 50 M untuk 215 Ribu Warga Kurang Mampu

KEPANJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang seolah ingin mem buktikan komitmennya terhadap program pengentasan kemiskinan. Di tahun depan, ada anggaran Rp 50 miliar yang bakal dialokasikan mereka untuk warga kurang mampu.

Alokasi untuk jaminan kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS). ”Jadi, 2019 nanti kami fokus pada masyarakat yang belum punya KIS. Jum lahnya ada 215.683 warga,” terang Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang Nurhasyim.

Lebih lanjut dia menjelaskan, alokasi dana sebesar Rp 50 miliar untuk tahun depan itu belum bersifat final. Karena setelah dihitung olehnya, kebutuhan biaya administrasi pembuatan BPJS standar kelas tiga membutuhkan dana Rp 23 ribu per jiwa per bulan. Dikalikan jumlah warga yang belum ter-cover program KIS, ada kebutuhan anggaran senilai Rp 59 miliar.

”Untuk menutup kekurangannya, nan tinya akan di-cover dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT). Sehingga pada 2019 nanti kami pastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak dapat kartu BPJS,” papar dia. Untuk diketahui pula, saat ini Pemkab Malang sudah menanggung kebutuhan KIS untuk 385.933 warga kurang mampu. Muara dari program itu adalah pelayanan BPJS kesehatan pada seluruh warga kurang mampu.

Pewarta: Miftahul Huda
Copy Editor: Amalia
Penyunting: Bayu Mulya