Respons Kemendagri Soal Wacana Depok dan Bekasi Masuk DKI Jakarta

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA – Pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyarankan Kota Depok dan Kota Bekasi untuk fokus mewujudkan cita-cita daerah otonomi ketimbang sibuk menggulirkan wacana ingin masuk provinsi DKI Jakarta.

Akmal menjelaskan, negara memberikan status otonomi kepada daerah agar terciptanya tiga hal. Yakni kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan meningkatkan daya saing daerah.

BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi Bupati Kotim, KPK Geledah Sebuah Rumah di Tanjungpinang

“Saya pikir, daripada berkhayal-khayal seperti itu, mending daerah otonom tersebut fokus pada tujuan otonomi daerah,” kata Akmal Malik saat dihubungi awak media, Rabu (21/8).

Menurut dia, masuknya Depok dan Bekasi ke Jakarta, belum tentu menjadi jawaban agar kesejahteraan meningkat, kualitas pelayanan publik semakin baik, dan daya saing daerah menguat.

“Apa bisa dicapai dengan pemekaran? Belum tentu. Bisa saja dengan reformasi birokrasi, perkuat internalnya, tidak harus dengan ekstentifikasi melainkan intensifikasi,” ungkap dia.

Lagi pula, lanjut Akmal, sulit mewujudkan wacana penggabungan Depok dan Bekasi ke DKI Jakarta. Dari aspek hukum misalnya, Depok dan Bekasi memiliki perundang-undangan berbeda dengan DKI Jakarta.

BACA JUGA: Banuelos Yakin Persija Jakarta Akan Kembali ke Papan Atas