Respons DPR Saat Presiden Minta UU Omnibus Law Kelar Dalam 100 Hari

JawaPos.com – Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagjo mengatakan bahwa target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak menyelesaikan undang-undang (UU) Omnibus Law dalam 100 hari dapat terlaksana. Bahkan dikatakan bisa selesai dalam 60 hari atau dua bulan saja.

Meskipun begitu, ia menyebutkan hal itu dapat terwujud apabila ada komunikasi yang baik antar stakeholder. Mulai dari pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja.

“Jadi dalam sistem pembahasan sebuah UU itu, jangankan 100 hari, dua bulan pun bisa selesai, tapi harus ada kesepemahaman dan pemahaman yang sama,” tuturnya di Upnormal Coffee Roaster, Jakarta, Minggu (26/1).

Ia pun memberikan pendapatnya, yang menjadi problematika dalam UU ini berada di kluster ketenagakerjaan. Kluster itu bisa saja dipisahkan dengan Omnibus Law, namun dikhawatirkan dapat membebani proses penanganan secara regulasi yang tumpang tindih secara keseluruhan.

“Sesungguhnya dari 11 kluster itu, sebetulnya yang rusak kan 1 aja, mengenai ketenagakerjaan ya. Kemungkinan dikeluarkan itu kan bisa dan menurut pandangan saya kalau bisa disatukan apa salahnya, kalau sampai dikeluarkan itu nanti akan membebani secara proses keseluruhan,” tambahnya.

Ia pun meminta agar pemerintah dapat segera mempublikasikan Draf Rancangan UU tersebut agar dapat didiskusikan bersama. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan mengenai hal itu.

“Bahwa sampai hari ini, perancangan UU itu belum sampai DPR, tentang Omnibus Law ini adalah sebuah kebutuhan sangat mendesak, karena kita sadar berbagai regulasi di tanah air ini tumpang tindih dan menimbulkan implikasi negatif terhadap iklim investasi di Indonesia,” katanya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Saifan Zaking