Rekrutmen Guru Kontrak SD dan SMP Tahun Depan

Syarat Pencairan Tunjangan Guru Diperketat - JPNN.COM

RADAR MALANG ONLINE, BELU – Pemerintah Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan dengan Timor Leste mengalami kekurangan 302 orang guru SD dan SMP. Hal ini sebagai akibat banyak guru yang memasuki usia pensiun dan pembukaan sekolah baru serta moratorium penerimaan CPNS.

“Sesuai hasil pemetaan kami beberapa waktu lalu memang kami di Belu mengalami kekurangan tenaga guru baik SD maupun SMP,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Marianus Loe Mau.

Dikatakan, untuk mengatasi masalah kekurangan guru PNS tersebut dalam rencana kerja tahun 2019, pihaknya telah mempersiapkan dokumen usulan ke DPRD Belu guna dilakukan seleksi penerimaan tenaga kontrak khusus guru sesuai kebutuhan.

“Saat ini kita punya 500 lebih tenaga guru komite yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah. Ada yang usia pengabdiannya sudah belasan tahun, tapi statusnya masih tenaga guru tidak tetap. Jadi pasti kita seleksi dari guru komite yang sudah ada,” katanya.

Ditegaskan, guru komite yang akan ikut dalam seleksi penerimaan tenaga guru kontrak tahun 2019 adalah mereka yang sudah mengabdi di sekolah minimal dua tahun.

“Guru komite yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah memang jumlahnya melebihi kebutuhan formasi guru kontrak tahun 2019, tapi masa kerjanya beda-beda sehingga peserta seleksi adalah mereka yang sudah mengabdi dua tahun keatas. Dengan demikian, pasti ada sebagian yang tidak terakomodir dalam proses seleksi nanti karena total guru komite 500 orang lebih. Sementara, kebutuhan kita hanya 302 orang,” tegasnya.

Diakui, formasi penerimaan tenaga guru kontrak yang akan diajukan ke DPRD Belu saat sidang anggaran tahun 2019 sudah melalui koordinasi sekaligus konsultasi dengan sejumlah pejabat pemerintah. “Umumnya para pejabat pemerintah terkait menyetujui untuk dilakukan penerimaan tenaga guru kontrak guna menutupi kekurangan tenaga guru yang ada saat ini. Kami sudah masukan dalam Renja 2019 tinggal diajukan untuk disetujui dalam sidang anggaran 2019 mendatang,” ujar Marianus. (ogi/ays)