Rekapitulasi Pilwilkot Tertutup, KPU Sebut Keputusan Aparat Keamanan

KPU

JawaPos.com – Setelah mengeluarkan hasil perhitungan cepat (quick count) yang menyatakan paslon tunggal kalah dari kotak kosong, pemilihan kota Makassar kini dikhawatirkan mengenai manipulasi hasil pemilu merebak.

Kekhawatiran itu lantaran para awak media dilarang meliput rekapitulasi hasil pemilihan wali kota (pilwali) Makassar kemarin (29/6) lalu. Kondisi ini disayangkan banyak pemerhati pemilu mengenai tranparansi dan keterbukaan dalam berdemokrasi.

Menanggapi polemik ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyebut, lembaganya itu tentu memang tak boleh melarang awak media untuk meliput rekapitulasi. Namun, ia mengajak semua pihak melihat masalah secara keseluruhan, di antaranya ihwal situasi tempat rekapitulasi suara.

“Mungkin di sana ruangannya kecil. Kalau masuk semua enggak cukup ini. Mungkin yang boleh masuk sebagian. Kalau semata-mata enggak boleh masuk semua saya enggak yakin. Karena kami pun ketika melakukan itu prosesnya terbuka. Mungkin yang enggak boleh masuk kalau buat keributan. Ya jelas enggak boleh masuk dong,” kata Arief di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Arief memang mengakui belum mengetahui secara detail mengenai masalah ini. Namun demikian, ia meyakini lembaganya itu tak mungkin melakukan rekapitulasi secara tertutup.

“Tidak mungkin perhitungan suara tertutup, kenapa? karena saksi partai di situ. Jadi enggak mungkin kalau disimpulkan tertutup itu nggak mungkin,” tuturnya.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi telah menanyakan langsung kepada KPUD Sulawesi Selatan Misna M. Attas mengenai masalah ini. Ia berdalih, bukan jajarannya lah yang menyarankan penutupan rekapitulasi, melainkan aparat keamanan.

“Bukan berasal dari jajaran KPU, namun dari aparat keamanan,” ucap Pramono.

Menurut Pramono, sudah menjadi standar operasi prosedur (SOP) jikalau dalam rekapitulasi berjenjang pihaknya meminta pengamanan dari aparat keamanan. Namun, ihwal standar pengamanan yang dilakukan, pihaknya menyebut itu sepenuhnya wewenang aparat setempat.

“Soal pengamanan itu sepenuhnya wewenang polri, berapa personil, di mana penempatan, seketat apa, dan lain-lain,” ungkapnya.

Soal komitmen transparansi, Pramono meyakini lembaganya telah menjalankan sesuai regulasi yang ada. Termasuk pula tata kelola tahapan rekapitulasi pemilu, sampai tudingan mengenai permasalahan IT.

“Soal IT, kita bikin transparan. Mohon tidak meragukan soal ini,” tutupnya.

(aim/JPC)