Regulasi Pajak Picu Calon User Rumah Mewah Tiarap

MALANG KOTA – Regulasi baru yang dikeluarkan Menteri Keuangan terkait cara lain menghitung omzet wajib pajak (WP) dikhawatirkan memukul sektor properti. Terutama bagi para pengembang yang menjual rumah yang dibanderol di atas Rp 1 miliar. Sebab, calon user atau pembeli potensial banyak yang ”tiarap” dengan munculnya PMK 15 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15) Tahun 2018 tentang Metode Lain Mengukur Peredaran Bruto.

Salah satu seorang pebisnis properti di Kota Malang tak menampik kalau aturan baru tersebut sudah membuat shock para pengusaha.

”Kan kita tidak pernah tahu customer atau calon user kita ini pengusaha yang jujur apa enggak. Dengan adanya PMK 15 ini, ya pasti mengganggu penjualan kalau calon user bukan wajib pajak yang bisa dibilang bener,” ujar pengusaha properti yang namanya enggan dikorankan itu.

Menurutnya, sektor properti cukup terpukul dengan aturan pajak yang baru ini. Namun, mereka dipastikan tidak akan bereaksi secara berlebihan meski PMK 15 menyebabkan penjualan rumah bernilai diatas Rp 1 miliar makin seret.

”Ya mau nggak mau manut saja. Kemarin memang ada customer tetap kita cerita ini juga. Untungnya dia cuek karena bener. Makanya lanjut aja beli rumah di perumahan kita,” tambahnya.

Ketua Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur Makhrus Sholeh menyatakan, seharusnya PMK 15 tidak sampai mengganggu calon pembeli perumahan mewah.

”Masalah para user ini, punya duit takut pajak. Padahal, tujuannya pajak kan tidak mengganggu mereka, tapi untuk sama-sama membangun perekonomian,” ujar pengusaha asal Turen ini.

Meurut Makhrus, bila ada pengusaha atau calon pembeli rumah yang takut dengan PMK 15, dia yakin user tersebut belum tuntas persyaratan tax amnesty-nya.

”Memang seharusnya kan satu-satu dirapikan dulu pembukuan. Apalagi yang ikut tax amnesty, karena saya lihat beberapa yang masih belum rapi. Ini sering sedikit merasa terganggu,” ujarnya.

Menurut Makrus, para user sebenarnya tak perlu takut membeli rumah meskipun harganya lebih dari Rp 3 miliar. ”Kan Surat Setoran pajak (SSP) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)-nya diketahui juga sama orang pajak,” tambahnya.

Namun, dia mengakui aturan anyar yang masih akan diberlakukan ini memang cukup sensitif bagi para pengusaha. Makhrus menilai, ada pengusaha yang takut atau menahan diri berinvestasi hanya reaksi kaget sesaat saja.

”Ya normal saja orang denger pajak apa pun itu. Baru denger suka spontan kaget,” tambahnya.

Menurutnya, aturan anyar ini bakal memengaruhi sektor properti dengan menurunnya daya beli masyarakat.

”Memang, saat ini daya beli rumah masih lesu. Karena itu, pengembang harus punya strategi lain, khususnya untuk user yang mau beli rumah di atas Rp 3 miliar,” ujar Makhrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Jawa Timur III Mahartono menyatakan, masyarakat tidak perlu takut dengan peraturan baru ini.

”Dengan kata lain, sepanjang wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyerahkan kepada pemeriksa, maka kewajiban pajak tidak akan dihitung dengan cara lain ini. Kecuali ketika pemeriksa pajak tidak dapat meyakini kebenaran pembukuan atau pencatatan atau bukti pendukung yang tidak sepenuhnya disampaikan. Ya pakai ini,” ujar Mahar.

Ditanya apakah aturan ini adil bagi semua pihak, Mahar merasa ini cukup adil. ”Kita menganut self assesment. Asas keadilan kita junjung tinggi bagi semua pihak. Wajib pajaknya diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Luar biasa kan? Maka, kepercayaan jangan disalahgunakan dengan tidak menyelenggarakan pembukuan,” tambah Mahar.

Menurutnya, Ditjen Pajak berwenang menguji kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pembukuan pencatatan. Kalau belum berhasil, cara lain penghasilan netto dihitung lewat NPPN.

”Kalau tidak bisa juga, ya pakai opsi PMK 15 ini sebagai cara terakhir,” tutupnya.

Pewarta: NR2
Penyunting: Achmad Yani
Copy Editor: Arief Rohman
Foto: Bayu Eka