Realisasi PAD Tinggi, Pajak Reklame Masih Lesu

AMONG TANI – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu di 2019 ini sebenarnya cukup bagus. Sayangnya, beberapa sektor sumber pendapatan tersebut masih lesu. Salah satunya adalah pajak reklame atau baliho.

Dari Januari sampai September lalu, realisasi baru 52 persen atau Rp 421 juta dari target Rp 800 juta. Artinya, di akhir tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Batu harus bekerja lebih ekstra lagi untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak reklame.

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyatakan, secara keseluruhan pendapatan pajak daerah sebenarnya cukup bagus. Yakni, pada Januari sampai September sudah mencapai sekitar 85,24 persen atau Rp 105,1 miliar dari target Rp 123,3 miliar.

”Hanya tinggal memaksimalkan sisa waktu tahun 2019 untuk menutup kekurangan rata-rata sebanyak 14,76 persen atau Rp 18,2 miliar,” ujar Punjul. Namun, dari realisasi keseluruhan itu, pendapatan dari sektor pajak reklame tidak menggembirakan.

Meski demikian, Punjul menyebut, lesunya pendapatan dari sektor pajak reklame ini karena beberapa faktor. ”Jadi, rendahnya pajak reklame karena pemkot membatasi berdirinya reklame di Kota Batu,” kata dia.

Hal ini dilakukan, lanjut Punjul, karena Kota Batu adalah Kota Wisata. Tanpa pembatasan, iklan reklame dikhawatirkan mengurangi keindahan. ”Kami ingin meminimalisasi reklame. Sehingga Kota Batu terlihat cantik dan indah,” bebernya.

Namun, lanjut Punjul, faktor lain penyebab rendahnya pajak reklame karena banyaknya reklame tanpa izin yang berdiri di Kota Batu. ”Selain disebabkan banyaknya pemilik reklame yang mangkir pajak,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Batu Didik Machmud menanggapi positif realisasi PAD yang sudah mencapai 85,24 persen tersebut. ”Pajak daerah yang terealisasi sudah cukup bagus. Ini menjadi sinyal dan pertimbangan bagi tim banggar dalam menaikkan PAD tahun 2020 mendatang,” paparnya.

Rencananya, target PAD Kota Batu akan naik menjadi Rp 200 miliar di 2020 dari Rp 150 miliar pada 2019. ”Itu sudah menjadi keharusan. Karena investor dan pengunjung wisatawan yang datang di Kota Batu ini kian bertambah setiap tahunnya. Sama-sama kerja lah ya,” kata dia

Di sisi lain, Kasi Pengendalian dan Operasi (Dalops) Satpol-PP Kota Batu Deny Adrian menambahkan, selama ini penertiban reklame ilegal terus dilakukan. Dalam sehari saat penertiban, biasanya ditemukan ada 70 hingga 100 reklame ilegal.

Reklame tersebut kebanyakan tidak berizin dan dipasang di tempat yang tidak dianjurkan. Menurut Deny, sudah saatnya Kota Batu menerapkan reklame elektrik. Sayangnya, reklame elektrik yang ada di Kota Batu masih dimanfaatkan Pemkot Batu saja.

Desakan untuk menswastakan pun muncul. ”Kami sudah ada dua (reklame elektrik). Tapi kan dipakai Pemkot Batu. Coba kalau swasta juga bisa pakai reklame tersebut, mungkin lebih mudah untuk mengoordinasinya, dan pajaknya juga tentu tinggi,” paparnya.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Aris Dwi Kuncoro