RDP Temui Jalan Buntu, Nasib Guru Honorer Tak Berubah Sinergi Jawa Pos

Dalam RDP yang digelar selama dua jam sejak pukul 13.30 Wib di ruang serbaguna DPRD, pihak BKD menyebut tidak adanya penyampaian hasil verifikasi kala itu karena keterbatasan waktu. 

Kepala BKD Suko Winardi menyebut ada keterlambatan dari surat pemberitahuan perintah verifikasi hasil CPNS yang dikirimkan Kemenpan RB. 

Surat yang diunggah lewat website itu diterima pertengahan Agustus. Padahal, dalam tanggal surat tertulis Juli. 

‘’Penyebabnya apa kami tidak tahu,’’ ujarnya. 



Dalam surat itu pihaknya hanya diberi waktu seminggu untuk memverifikasi ulang keabsahan status honorer dari guru-guru yang lulus tersebut. Yakni, apakah betul sebelum Januari 2005. 

Karena formasi yang dibuka banyak, kata dia, verifikasi bidang pendidikan berada di paling akhir. Waktu yang tersisa hanya tiga hari menjelang deadline sehingga tidak ada waktu untuk melaporkan ke yang bersangkutan. 

‘’Kami kelabakan. Jika terlewat di hari terakhir, Kemenpan RB mengganggap yang nggak dikirimkan itu berarti tidak ada,’’ paparnya. 

Suko tidak tahu-menahu terkait keabsahan dari status honorer para guru tersebut apakah mengabdi sebelum atau sesudah 2004. Pasalnya, pihaknya hanya diberi kewenangan untuk memverifikasi ke setiap kepala sekolah melalui unit teknis dinas pendidikan. 

‘’Kami tidak tahu dan tidak berwenang. Kalau ada kekeliruan yang disengaja atau tidak tanyakan ke kepala sekolahnya,’’ tegas Suko. 

Anggota Komisi A Putut Pujiono merasa miris jika benar ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum kepala sekolah (kasek). Pun mereka dinilai mempermainkan nasib guru yang sebetulnya sudah lolos menjadi PNS. 

Agar nasib belasan guru itu jelas, dia meminta untuk menyiapkan bukti dan data yang dimiliki untuk disampaikan ke dewan. 

‘’Kami telaah dan bila itu valid, kami akan memperjuangkannya sampai ke pemerintah pusat,’’ ujarnya. 

Sementara itu, Ketua LKBH PGRI Jawa Timur Sudarto menilai ada hak hukum yang terabaikan dialami para guru yang mengadu tersebut. Hak mereka terampas untuk melakukan tuntutan ke PTUN atas hasil TMS verifikasi BKD. 

Sebab, mereka bisa membantahnya karena memiliki bukti sah yang menyatakan lulus menjadi PNS. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Belasan guru itu tidak bisa mengajukan gugatan karena diberi batas waktu 14 hari. Begitu juga ke ombudsman. 

‘’Sudah tidak bisa karena sudah terlewat ini dua tahun,’’ tandasnya. 

(mn/cor/sib/JPR)