Rawan Kepentingan Gelap, Anak Buah Prabowo Minta Pilkada Dihapus

Rawan Kepentingan Gelap, Anak Buah Prabowo Minta Pilkada Dihapus

Anak buah Prabowo Subianto ini berpendapat, pilkada langsung memakan waktu yang begitu banyak. Bahkan jika berkaca pada Pilkada 2014 kala itu Gerindra harus melakukan seleksi terhadap sekitar 700 pasangan calon untuk hanya dipilih satu pasangan. 

“Tahun 2014 Gerindra menyeleksi sekitar 700 pasangan calon, kita habis tenaga 24 jam. Masalah ini membuat mumet parpol kalau pilkada dijalankan secara langsung,” ungkap Ferry saat menjadi pembicara diskusi bertajuk Pemilu dan Biaya Politik di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/4).

Selain itu, lanjutnya, pilkada langsung sangat rentan disusupi oleh banyak kepentingan politik tertentu. Bahkan, tidak sedikit ada salah seorang calon yang memiliki tingkat popularitas tinggi namun tidak didukung oleh materi yang mumpuni, akhirnya terancam mundur.

Ketika hal tersebut terjadi maka memungkinkan munculkan pihak ketiga yang menjadi penyokong dana bagi calon tersebut. Hal ini tentu memicu terjadi kontrak politik jika calon tersebut akhirnya terpilih menjadi kepala daerah.

“Biasanya orang yang baik ini duitnya pas-pasan,” ujar Ferry.

Lebih lanjut Ferry mencontohkan, biasanya di daerah  ada sosok tokoh A punya popularitas tinggi namun tak punya materi, akhirnya ada pengusaha atau siapapun yang mampu mendorong calon ini untuk dimajukan. Biasanya mereka memberi hasil survei si A baik ke partai politik agar mau mengusung, padahal kita tak tahu di belakangnya ada kepentingan yang terselubung.

Pilkada langsung juga dinilai menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terlalu banyak. Bahkan untuk biaya operasional yang dihabiskan oleh Komisione Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada angkanya sudah sangat tinggi.

Melihat fakta tersebut, Ferry mengusulkan agar pilkada ini dikembalikan dengan sistem lama yaitu pilkada tidak langsung, di mana memilih kepala daerah menjadi kewenangan DPRD.

“Pilkada sebaiknya melalui DPRD, karena itu bisa mendorong proses politik tanpa mahar, bisa mengurangi anggaran. KPU sekarang saja biayanya bisa triliunan, berikutnya mencegah adanya kepala daerah yang di susupi calon yang berkepentingan,” tegas Ferry.

Pendapat berbeda dilontarkan oleh anggota komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait. Politisi muda yang akrab disapa Ara itu tidak setuju jika sistem pilkada langsung dirubah. Menurutnya lebih tepat jika sistem pelaksanaan pilkada langsung yang diperbaiki.

“Saya sebagai pribadi tak setuju. Tapi ini harus diperbaiki, ini kan suara rakyat, kita butuh orang-orang tangguh, kita butuh orang yang yang menghadapi masalah bukan menghindari masalah,” kata Ara.

Hal senada juga turut diutarakan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina. Dirubahnya sistem pilkada menjadi tidak langsung, tidak semata-mata akan menghilangkan politik uang. Almas memperkirakan praktik itu masih akan tetap ada.

“Apakah pilkada langsung atau diganti ke pilkada tidak langsung, politik uang akan tetap ada, diakui atau tidak,” pungkas Almas.


(sat/JPC)