Ratusan Ribu Warga Bogor Belum Miliki e-KTP, Warga: Kami Dipersulit

JawaPos.com – Ratusan ribu warga Kabupaten Bogor belum mengantongi e-KTP. Warga menganggap kondisi dipicu oleh birokrasi yang berbelit di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diduskcapil).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Oetje Subagdja menyebut ada 200 ribu warga belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Hal itu disebabkan minimnya jumlah mesin pencetak e-KTP. Saat ini Pemkab Bogor hanya memiliki 10 unit pencetak. Ke-10 mesin itu hanya mampu mencetak 10 ribu keping per hari.


“Untuk satu alat cetak dengan satu operator mampu cetak 1.000 keping KTP-el setiap harinya,” paparnya sebagaiman dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kamis (18/4).

Oetje berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pencetakan e-KTP untuk warga. Selama ini e-KTP itu sangat dipermasalahkan karena proses pencetakannya sangat lamban.

Dia menyebut, saat ini jumlah e-KTP yang sudah dicetak sudah mencapai 3,3 juta keping.

Akan tetapi pengakuan Oetje itu betolak belakang dengan yang dikeluhkan warga. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Yusuf Malulana. Dia berpendapat lambatnya warga tidak mendapat e-KTP karena perilaku nakal oknum petugas di kecamatan. Petugas itu mempersulit warga untuk mendapatkan e-KTP. Seakan-akan meminta pungutan ke warga.

“Saya dipimpong oleh oknum petugas di kecamatan. Padahal saya mau mengkonfirmasi e-KTP milik warga saya. Mereka menanyakan tentang kartu identitas warga ke kecamatan. Bahkan beberapa kali saya ke kecamatan mengkonfirmasi apakah e-KTP warga saya sudah jadi atau belum. Jawaban dari kecamatan belum jadi. Padahal dari pihak Disdukcapil mengatakan e-KTP warga sudah jadi sejak Desember lalu,” beber Ketua RT 2/RW 12, Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang kepada JawaPos.com.

Hal senada juga diungkapkan Nufi Wiyarni, 32. Dia mengaku dimintakan uang ongkos jemput e-KTP ke Disdukcapil sebesar Rp 35 ribu per keping. “Kejadian ini saya alami 2015 lalu. Saat saya mengambil e-KTP saya di kecamatan. Petugasnya minta uang Rp 35 ribu ke saya,” ujarnya menceritakan pengalamannya. Menurut dia uang Rp 35 ribu tidak ubahnya dengan pungutan liar (pungli).

Pengakuan warga itu kontras dengan komitmen dari Bupati Bogor Ade Yasin. Sebelumnya dia menjamin proses pembuatan KTP-el tidak lagi lamban. Hal itu sejalan dengan peluncuran Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

“Dulu buat KTP-el tidak jadi-jadi hingga perpanjangan resi sampai enam kali. Namun selama dua bulan ini di era kepemimpinan saya 190 ribu keping KTP-el sudah kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” tandasnya.