Ratusan Kursi Sekdes Kosong

Kursi sekretaris desa (sekdes) di wilayah Kabupaten Malang hingga kini masih banyak yang kosong. Padahal, sekdes juga berperan vital dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

KEPANJEN – Kursi sekretaris desa (sekdes) di wilayah Kabupaten Malang hingga kini masih banyak yang kosong. Padahal, sekdes juga berperan vital dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Selain karena masih terkendala regulasi, masih banyaknya kursi sekdes yang kosong atau diisi pejabat penanggung jawab (PJ) maupun pelaksana tugas (Plt) juga diakibatkan sekdes lama diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Bupati Malang Dr Rendra Kresna tidak memungkiri masih ada banyak desa yang belum memiliki sekdes definitif. ”Penyebabnya karena sebelumnya banyak sekdes yang diangkat menjadi PNS,” kata Rendra.

Bupati yang juga ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur itu menuturkan, pihaknya tidak akan berpangku tangan terkait banyaknya kursi sekdes yang kosong tersebut. ”Kena

pa (sampai sekarang) masih belum terisi,  karena perdanya masih belum berubah. Itu yang akan segera saya konsultasikan ke provinsi,” kata Rendra.

Hal itu untuk memastikan apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa bisa disiasati dengan peraturan bupati (perbup) atau tidak. ”Bukan untuk semua pasal, melainkan hanya pasal yang berkaitan dengan pengangkatan sekdes,” imbuhnya.

Sementara itu, masih banyaknya kursi sekdes yang kosong  juga memengaruhi fungsi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap penggunaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Inspektur Kabupaten Malang Dr Tridiyah Maistuti menuturkan, tidak kompetennya pengisi jabatan sekdes juga membawa dampak yang signifikan terhadap pengawasan penggunaan uang negara oleh pemerintah desa. ”Kita masih punya kekurangan ratusan sekretaris desa,” kata Tridiyah. Meski mengaku jumlah pasti kursi sekdes yang belum definitif, dia memastikan, jumlahnya lebih dari 100 kursi.

Padahal dalam praktiknya, sekdes merupakan steering committee atau pengarah sekaligus pengatur kebijakan dalam sebuah pemerintahan desa. Tridiyah menuturkan, selama ini posisi sekretaris desa yang kosong kebanyakan diisi oleh pejabat PJ maupun Plt. ”Beberapa desa bahkan masih tetap membiarkan kursi sekdes kosong,” katanya.

Doktor dari Universitas Merdeka (Unmer) Malang itu pun menjelaskan, dampak tidak adanya pemegang jabatan tetap sekdes diakui cukup merepotkan inspektorat dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, maupun pemeriksaan. Meski pihaknya tak memandang sebelah mata terhadap sekdes PJ maupun Plt, inspektorat menilai, jabatan strategis tersebut harus ditempati oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi sebagai sekdes.

”Dampak yang paling signifikan, tidak ada pejabat yang bertugas sebagai tim pelaksana kegiatan desa (TPKD),” kata Tridiyah. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang berujung pada penyalahgunaan anggaran oleh kepala desa.

Terlepas dari banyaknya kursi sekdes yang belum diisi pejabat definitif, Rendra memastikan, pengisi jabatan sekdes baik PJ, Plt, maupun definitif sama saja. ”Yang penting mereka paham tentang tugasnya dan harus bersinergi dengan kepala desa,” tukasnya.

Pewarta : Farikh Fajarwati
Penyunting : Ahmad Yani
Copy Editor : Indah Setyowati