Ratusan Bidang Tanah Wakaf Belum Bersertifikat 1.300 Masjid dan Musala, Baru 60 Persen Bersertifikat Wakaf

SISIR – Keberadaan masjid, musala, Pondok Pesantren (Ponpes), dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) yang ada di Kota Batu masih rawan sengketa. Sebab, lahan tempat berdiri bangunan yang digunakan untuk kemaslahatan umat itu saat ini banyak yang belum bersertifikat wakaf.

Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Batu Chandra Nurkholis membenarkan hal tersebut. Dia memperkirakan dari hasil pendataan terakhir di pertengahan 2019 ini, terdapat 1.300 masjid dan musala di Kota Batu.

Kemudian yang sudah bersertifikat wakaf baru 60 persennya. ”Sedangkan sisanya masih belum,” kata Chandra. Untuk beberapa bangunan, jelas dia saat ini masih proses sertifikasi.

Pada 2018 sampai pertengahan 2019 lalu,  Kemenag Kota Batu sudah mengajukan sekitar 142 bidang tanah pengajuan pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.

Hasilnya, saat ini baru 65 bidang yang sudah terselesaikan atau tersertifikasi. Keseluruhan, mulai 2014 sampai saat ini pun BPN Kota Batu telah menyelesaikan sertifikasi 675 bidang tanah yang diajukan kantor Kemenag Kota Batu.

Chandra menyebut, keseluruhan bidang tanah yang sudah bersertifikat itu sekitar 75 persen merupakan musala, sedangkan 25 persen bangunan TPQ, masjid, dan pondok pesantren (ponpes).

”Di Kota Batu (ada) sekitar 30 bidang tanah (yang digunakan) pondok pesantren. Contoh yang sudah tersertifikat wakaf Pondok Pesantren Al Irsyad di Desa Mojorejo (yang terdapat 7 bidang tanah wakaf),” katanya.

Saat ini, kantor Kemenag Kota Batu pun mengupayakan lebih banyak tanah wakaf itu bersertifikat. ”Setiap minggu, staf saya, 1 hingga 2 kali ke BPN untuk membawa berkas pengurusan tanah wakaf,” kata Chandra.

Menurut dia, hampir setiap tahun ada puluhan masjid dan musala baru di Kota Batu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kantor Kemenag Kota Batu untuk terus mendata dan melakukan pengurusan sertifikat wakaf ke BPN Kota Batu.

”Dari data terakhir di pertengahan tahun, ambil contoh saja satu desa di Giripurno ada 51 masjid dan musala, tetapi baru sebagian yang sudah bersertifikat dan yang lainnya belum,” kata Chandra.

”Karena data tahun kemarin (lalu) dan saat ini (sekarang) berbeda, ada pertambahannya terus sehingga setiap tahun selalu di-update,” katanya. Selain itu, di Kota Batu sendiri ada 226 TPQ dan 55 madrasah yang sebagian masih belum bersertifikat tanah wakaf.

Chandra mengimbau kepada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) bisa segera ke KUA atau kantor Kemenag untuk dibantu pengurusannya.

Jika ada masyarakat yang mengetahui masih adanya suatu bangunan atau tanah wakaf belum memiliki sertifikat segera melaporkan ke KUA atau kantor Kemenag, nanti akan dilakukan pendataan dan pengurusan.

Menurut Chandra, tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat akan rawan terhadap sengketa. Tetapi menurutnya tanah wakaf di Kota Batu yang terbilang bersengketa hanya sedikit.

Sebab, jelas dia, tanah tersebut diperuntukkan bagi bangunan masjid, musala, dan TPQ yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Walau begitu, Chandra tetap mengingatkan untuk pentingnya mengurus sertifikat tanah wakaf.

Pewarta : Nugraha
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Aris Dwi Kuncoro