Rasio Gini Meningkat, UMKM Jadi Solusi

MALANG KOTA – Suhu perekonomian Kota Malang meningkat drastis sejak 2016 lalu. Dari data yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) saja, untuk rasio gini Kota Malang mencapai angka 0,42 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur pada 2017 lalu. Angka ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya itu terus meningkat tiga tahun terakhir, tepatnya 0,38 persen pada 2015 dan 0,41 pada 2016 silam.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang M. Sarjan mengungkapkan, rasio gini yang tinggi merupakan sinyal jika kondisi ekonomi Kota Malang sedang tidak baik. ”Rasio gini itu ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya dan harus dilihat apa saja faktor yang mempengaruhi,” kata Sarjan. Dia mengungkapkan, faktor penyumbang rasio gini yang paling utama adalah indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, inflasi rendah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Dijelaskan secara rinci, Sarjan menyatakan bahwa sejak tahun lalu, untuk IPM sendiri bertengger di angka 80,46 persen. ”Lebih besar dari Jatim dan nasional lah,” singkatnya. Sementara dari sisi inflasi, Sarjan menilai pada tahun lalu saja angka inflasi total sebesar 3,75 persen alias di batas aman inflasi tahunan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69 persen dan tingkat kemiskinan sendiri berkurang hingga angka 4,17 persen. ”Jadi, ini angkanya cukup tinggi ya. Tetapi rasio gini terbesar itu lumrah. Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, makanya ketimpangan melebar,’’ sebutnya.

Sarjan mengungkapkan, rasio gini nasional saja hanya 0,40 persen. Sementara Malang mencapai 0,42 persen. ”Tetapi bukan berarti rasio gini tertinggi hanya di Malang saja. Di daerah lain juga ada yang sama tinggi,” kata dia. Itu pun, penyebab tingginya rasio gini daerah yang melebihi rasio gini nasional karena gaya hidup orang kaya di setiap daerah berbeda. Maka, faktor penyebabnya bisa juga berbeda. Lalu, agar rasio gini tidak kembali meningkat, harus ada upaya khusus. Misalnya, meningkatkan sektor pendapatan UMKM dan pemerataan ekonomi di Kota Malang.

Ini disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Widodo. ”Jadi, memang ada upaya lain agar rasio gini bisa stabil. Dengan meningkatkan sektor pendapatan mikro, produk domestik regional bruto (PDRB) bisa ditingkatkan,” kata dia. Paling utama, pertumbuhan ekonomi Kota Malang setidaknya bisa mengawal pencapaian inflasi yang stabil. Menekan angka rasio gini Kota Malang yang sebesar 0,42 persen hingga di bawah rasio gini nasional bisa melalui peningkatan UMKM. Misalnya, pemerintah, perbankan, dan pihak terkait punya data UMKM yang sama dan terdeskripsi secara detail. ”Kalau datanya jelas, UMKM ini bisa didorong untuk naik kelas. Dari yang mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar,” kata dia.

Untuk mencapai itu, maka inklusivitas akses keuangan menjadi sarat mutlak. Akses UMKM harus dipermudah dan diperluas oleh lembaga jasa keuangan. Salah satu cara yang bisa dilakukan, yakni memperkuat fungsi penjaminan kredit daerah (jamkrida) untuk menjamin kredit UMKM. Atau bisa melalui dana pemda yang disalurkan berupa pinjaman modal ke UMKM lewat bank dengan skema channeling. Pembiayaan skema channeling ini, yakni ada satu lembaga yang menjadi mediator pembiayaan UMKM dari bank. Sehingga, UMKM tak perlu repot mengurus di bank.

Pewarta: Sandra Desi
Copy Editor: Amalia
Penyunting: Mardi Sampurno
Foto: Darmono