Ranperda Penyertaan Modal PDAM Ditunda

Dua ranperda (rancangan peraturan daerah) mengenai PDAM (perusahaan daerah air minum) Kota Batu memasuki tahapan uji publik. Yaitu, Ranperda Sistem Penyertaan Air Minum dan Ranperda Pembentukan PDAM. Sementara Ranperda tentang Penyertaaan Modal kepada PDAM pembahasannya ditunda, sehingga tidak ikut uji publik di Klub Bunga Butik Resort, kemarin (27/3).

KOTA BATU – Dua ranperda (rancangan peraturan daerah) mengenai PDAM (perusahaan daerah air minum) Kota Batu memasuki tahapan uji publik. Yaitu, Ranperda Sistem Penyertaan Air Minum dan Ranperda Pembentukan PDAM. Sementara Ranperda tentang Penyertaaan Modal kepada PDAM pembahasannya ditunda, sehingga tidak ikut uji publik di Klub Bunga Butik Resort, kemarin (27/3).

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, sampai sekarang baru dua ranperda yang selesai. Satu ranperda lainnya masih ditunda. ”Teman-teman DPRD meminta untuk di-pending dulu, karena harus melakukan studi banding terhadap daerah lain, sampai mana urgensi dari penyertaan modal,” kata Punjul kemarin.

Saat disinggung uji publik dua ranperda PDAM, Punjul membeberkan perlu adanya satu regulasi yang harus mengatur tentang SPAM (sitem penyediaan air minum). Misalnya, jangan sampai masyarakat di Oro-Oro Ombo yang setelah minum air Hippam (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) sakit perut. Sebaliknya, air dari PDAM jangan seperti itu. ”Antara PDAM dengan Hippam harus duduk satu meja, membuat regulasi dalam uji publik. Jangan sampai di antara keduanya di lain hari merasa saling dirugikan,” ucapnya.

Mengenai air bawah tanah (ABT), Punjul menegaskan, tidak diperkenankan perusahaan atau hotel yang mengambil ABT kemudian dimeteri dan dijual ke masyarakat. ”Misalnya, saya pengembang dan izin mengambil air bawah tanah, selanjutnya saya berikan kepada seluruh rumah-rumah yang ada dan dimeteri lalu dijual. Beberapa warga di kota Batu sudah ada yang melakukan praktik itu,” terangnya.

Punjul berharap, adanya uji publik masyarakat itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ketika nanti peraturan sudah disahkan ada yang berdalih tidak ikut merumuskan dalam forum uji publik. ”Setelah nanti peraturan disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Harus dipergunakan dan dipaksakan untuk penggunaannya. Oleh karena itu, uji publik ini dimanfaatkan dengan baik,” kata Punjul.



Sementara itu, terkait Ranperda Penyertaan Modal PDAM yang masih ditunda, Punjul menerangkan, karena menunggu hasil dari DPRD. Selama ini, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah hanya dilakukan pada 2005. ”Jadi, kalau ada yang ngomong PDAM sudah mendapat penyertaan modal, itu tidak ada,” tandasnya.

Di samping itu, penambahan dana pada tahun ini bertujuan untuk mengambil dana yang ada di pemerintah pusat, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mendapatkan dana tersebut, harus ada dana pendamping dari pemerintah daerah. Dana pendamping itu berbentuk penyertaaan modal. ”Makanya harus ada perda penyertaan modal. Kami memberi tanpa ada perda yang keliru. Nanti disalahkan pemerintah daerah,” tutupnya.

Pewarta : Ali Afifi
Penyunting : Aris Syaiful
Copy Editor : Arief Rohman