Rame-Rame Soal Aturan Parkir, Wali Kota Malang Perjelas Hubungan Pemkot dan Jukir

KOTA MALANG – Pemerintah Kota Malang hingga saat ini masih menyusun regulasi terhadap sistem perparkiran di seluruh kawasan Kota Malang. Hingga sampai saat ini pemkot dan jukir masih mengandalkan sistem kesepakatan bersama sehingga pengontrolan terhadap retribusi masih melemah.

“Jadi seperti beberapa waktu yang lalu. Kabid parkir Dinas Perhubungan Kota Malang tertangkap karena beli kupon seharga sekian miliar namun yang masuk hanya berapa miliar,” papar Wali Kota Malang Sutiaji saat ditemui radarmalang.id. Oleh sebab itu kebocoran retribusi parkir terjadi sehingga negara mengalami kerugian.

Pengaturan regulasi antara juru parkir dan Pemkot Malang hingga saat ini masih menjadi pilot project bagi Sutiaji. Sehingga untuk sementara ini sistem yang digunakan oleh pemkot Malang hingga saat ini masih menggunakan sistem yang sama yakni 60 persen penghasilan untuk juru parkir dan 40 persen untuk pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Kota Malang.

“Sempat terbesit untuk menghentikan semua aktivitas parkir sehingga semua menjadi bebas parkir. Namun jika melakukan hal tersebut berpotensi terjadinya temuan,” jelas orang nomor 1 di Kota Malang itu. Sehingga Sutiaji mulai mencanangkan E-parking kepada Kota Malang tanpa merampas sumber penghasilan para jukir di Kota Malang.

Sutiaji menjelaskan dengan penerapan E-parking maka jukir akan diberikan bimbingan dan gaji UMK dengan peraturan yang ada. “Sehingga diharapkan potensi kebocoran retribusi parkir bisa di tekan hingga ke titik maksimal,” tukasnya.

Pewarta : Choirul Anwar
Penyunting: Kholid Amrullah