Ramai-Ramai Ajukan Prodeo

MALANG KOTA – Apakah eks legislator yang terjerat suap dana pokok pikiran (pokir) itu betul-betul dimiskinkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mereka tak mampu menyewa kuasa hukum? Atau para mantan wakil rakyat itu memang tidak mempunyai cadangan uang lain setelah rekeningnya diblokir? Sebab, sejumlah eks legislator diduga telah mengajukan prodeo (bantuan pengacara gratis).

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, permohonan prodeo itu disampaikan saat proses penyidikan di KPK. Dari 22 eks legislator gelombang (jilid) III, diduga sebagian besar mengajukan prodeo. ”Memang tidak semuanya. Tapi, mayoritas mengajukan (prodeo),” ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan itu.

Sumber yang dekat dengan penyidik KPK itu mengaku kaget dengan permohonan prodeo dari sejumlah eks legislator. ”Mungkin mereka (tersangka) mengiba (kepada penyidik KPK),” kata pria yang mengerti soal hukum itu.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dijelaskan, prodeo diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Syaratnya diatur dalam Pasal 7 Ayat 2. Yakni, mengajukan permohonan surat keterangan tidak mampu (SKTM) kepada kelurahan atau desa setempat. Selain itu, menyertakan surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu Jamkesmas, kartu raskin, maupun kartu penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.

Dengan kata lain, jika eks legislator itu mengajukan permohonan prodeo, mereka harus membuktikan bahwa dirinya tidak mampu secara ekonomi. ”Tapi, mereka ini menyampaikan secara lisan,” tambah sumber tersebut.



Ketika kasus suap pokir itu mencuat pada 2017 lalu, dari 45 anggota DPRD Kota Malang, 41 di antaranya ditahan KPK. Penahanannya secara bertahap. Gelombang pertama yang ditangkap adalah M. Arief Wicaksono (mantan ketua DPRD). Seiring dengan penetapan tersangka Arief, komisi antirasuah itu juga menetapkan tersangka dua pejabat eksekutif. Yakni, Moch. Anton (mantan wali kota) dan Jarot Edi Sulistyono (mantan kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan).

Pada gelombang II, KPK menahan 18 eks legislator. Tersangka gelombang I maupun II sudah divonis bersama oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Kini, 22 eks legislator gelombang III akan disidangkan. Informasinya, berita acara pemeriksaan (BAP) ke-22 eks legislator sudah dilimpahkan sehingga akan disidangkan dalam waktu dekat ini.

Ke-22 eks legislator itu adalah Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Lalu, apa motif mereka ramai-ramai mengajukan prodeo? Sumber tersebut tidak bisa memastikan apa motifnya. Namun, diduga kuat bahwa hal tersebut bisa bermotif minta keringanan dari negara dan masih adanya tanggungan pribadi masing-masing terdakwa. ”Kalau motifnya nggak ada yang tahu, kecuali yang bersangkutan,” terangnya.

 

Jubir KPK: Ada Pengajuan Permohonan Prodeo

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan adanya pengajuan permohonan prodeo dari eks legislator. Karena pada saat proses penyidikan, ada tersangka yang mengajukan surat miskin agar mendapatkan bantuan hukum dari negara secara gratis. ”Setelah saya cek informasinya (terkait pengajuan kuasa hukum), benar ada pengajuan saat penyidikan berlangsung,” terang Febri melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp.

Namun, Febri tidak menjelaskan berapa jumlah eks legislator yang mengajukan permohonan prodeo. Juga tidak menjawab apakah pengajuan para tersangka suap pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD-Perubahan 2015 itu disetujui atau tidak.

 

Satu Perkara Dijatah Rp 5 Juta

Terpisah, dosen ilmu hukum Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmiko SH MS mengaku heran jika eks legislator mengajukan permohonan prodeo. ”Di mana-mana, prodeo itu untuk orang miskin. Lha mereka itu kan mantan anggota dewan, masak mengajukan prodeo,” kata Prija.

Menurut Prija, eks legislator tidak layak mengajukan permohonan prodeo. Tapi jika mereka memaksakan, bisa jadi pemerintah akan mengabulkan asalkan memenuhi persyaratan. Misalnya mampu menunjukkan surat keterangan tidak mampu. ”Sepanjang bisa menunjukkan surat miskin, ya dikabulkan. Tapi, masyarakat akan menilai mental seperti itu mental orang miskin,” tandas pria yang beberapa kali menjadi saksi ahli kasus korupsi tersebut.

Dia menceritakan, tersangka yang dikabulkan permohonan prodeonya akan mendapatkan dana Rp 5 juta untuk satu perkara. Dana itu digunakan untuk biaya kuasa hukum. ”Setelah dipotong Ppn dan Pph, mungkin mereka hanya menerima Rp 3.750.00,” kata dia. ”Dana segitu ya habis untuk transport pengacara ke pengadilan,” katanya.

Penggiat antikorupsi Lutfi J. Kurniawan juga merespons negatif jika eks dewan betul-betul mengajukan permohonan prodeo. Menurut dia, ada motif lain jika tersangka korupsi mengajukan permohonan prodeo. ”Itu hanya akal-akalan saja,” kata pendiri Malang Corruption Watch (MCW) itu.

Presidium Majelis Daerah (MD) Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Malang itu menyatakan, bisa jadi pemohon prodeo ingin bebas dari tuntutan mengembalikan kerugian negara. Tapi, langkah itu tidak akan menghentikan proses hukum. ”Pidana ya tetap jalan,” kata dia.

Pewarta            : Imam Nasrodin
Copy Editor       : Dwi Lindawati
Penyunting        : Mahmudan
Grafis               : Andi Wira