Putusan MA Cenderung Kalahkan Pemerintah

JawaPos.com – Inggris melalui babak penting minggu ini. Mahkamah Agung (MA) bakal mengumumkan putusan tentang gugatan penundaan sesi parlemen. Beberapa pakar memprediksi bahwa hakim agung memaksa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali memanggil legislator Britania Raya.

Beberapa pakar hukum menyatakan, Mahkamah Agung akan memenangkan pihak penggugat. Misalnya, yang terlihat dari jalannya sidang yang berlangsung selama tiga hari pekan lalu. “Dari situasi sidang, pemerintah berisiko untuk kalah,” ujar Philippe Sands, pakar hukum dari University College London, kepada The Guardian.

Salah satu petunjuk yang tampak adalah kesibukan sebelas hakim mencari solusi untuk membatalkan penundaan sesi. Ditambah lagi, Ketua Mahkamah Agung Inggris Brenda Hale terus menentang argumen Richard Keen, kuasa hukum pemerintah.

“Kami murni menilai keabsahan nasihat perdana menteri kepada Yang Mulia (Ratu Elizabeth II) untuk menunda parlemen selama itu. Pertanyaan ini harus kami pikirkan baik-baik,” ungkap Hale.



Sands menjelaskan, keputusan hakim menunda putusan menjadi pertanda buruk bagi pemerintah. Jika tidak menemukan masalah dalam keputusan pemerintah, Hale dan sepuluh hakim agung lainnya pasti langsung memutus kasus saat itu juga. Namun, yang terjadi sebaliknya.

Keen sejak awal menolak putusan hakim. Dia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak punya kekuatan mengikat pemerintah. “(Pengadilan, Red) seharusnya tak mencampuri urusan parlemen,” katanya.